Gugatan Sederhana

by Admin


Posted on January 26, 2021 07:01


 
 
Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.
 
Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengketanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.
 
Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.
 
Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi)
 
Sebagaimana diketahui. Di dalam prakteknya, waktu persidangan – mulai dari gugatan, mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga putusan – bisa mencapai 3-5 bulan. Belum lagi apabila para pihak melakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, bisa-bisa jangka waktu yang dibutuhkan agar putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) bisa mencapai 1 tahun lebih. Ini masih belum dihitung lamanya proses eksekusi yang berbelit-belit di Indonesia. Bisa dibayangkan lamanya waktu yang diperlukan seseorang dalam mencari keadilan di Indonesia. Bukan rahasia umum pula bahwa pihak yang posisi hukumnya lemah seringkali menunda-nunda waktu persidangan.
 
Dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini, ribuan perkara diharapkan dapat disaring di Pengadilan Negeri (PN) tanpa perlu diteruskan ke Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, karena Putusan Keberatan di tingkat PN tidak dapat dilakukan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Berikut adalah hal-hal beracara Gugatan Sederhana menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagai berikut :
  1. Penyelesaian gugatan sederhana dipimpin oleh seorang hakim (hakim tunggal) dan terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materiilnya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,-dan diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. [Pasal 1 & 3 PERMA 02/2005]
  2. Gugatan sederhana tidak dapat diajukan untuk perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus (Contoh PTUN dan Pengadilan Agama) dan sengketa yang terkait dengan hak atas tanah [Pasal 3 PERMA 02/2005].
  3. Para pihak dalam gugatan sederhana (penggugat maupun tergugat) tidak boleh lebih dari satu kecuali yang mempunyai kepentingan hukum sama dan berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama [Pasal 4 PERMA 02/2005].
  4. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan Ggatan Sederhana.
  5. Penggugat dan Tergugat wajib hadir dipersidangan dengan atau tanpa kuasa hukumnya.
  6. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama [Pasal 5 PERMA 02/2005]. 4. Mirip dengan proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penyelesaian gugatan sederhana diawali dengan Pemeriksaan Pendahuluan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim akan memeriksa apakah perkara masuk dalam kategori gugatan sederhana atau tidak. Apabila iya, maka Hakim akan menetapkan hari sidang pertama, sedangkan apabila tidak, maka Hakim akan mencoret register perkara dan penggugat dapat mengajukan ulang gugatan biasa [Pasal 11 & 12 PERMA 02/2005].
  7. Hakim dalam Gugatan Sederhana wajib bersikap aktif yang dilakukan didepan persidangan yang dihadiri oleh para pihak. 
  8. PERMA 02/2015 mengesampingkan PERMA No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“PERMA 01/2008”). Di dalam PERMA 01/2008, jangka waktu mediasi adalah 40 hari ditambah perpanjangan 14 hari. Namun di dalam PERMA 02/2015, Hakim lah yang memutuskan jangka waktu mediasi dengan memperhatikan ketentuan bahwa persidangan harus sudah selesai dalam waktu 25 hari [Pasal 15 PERMA 02/2005].
  9. Para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana [Pasal 17 PERMA 02/2005].
  10. Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.

Sumber : Modul Diklat Jaksa 2019

Total Views : 280

Responsive image
Related Post

berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image
Youtube Beranda Hukum
Peraturan PerUndang-Undangan
Yurisprudensi
Dasar-Dasar Hukum
Pengantar Hukum Indonesia
Contoh Surat-Surat
Kumpulan Tulisan