Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

by Admin


Posted on June 05, 2020 19:04


Oleh Estomihi F.P Simatupang, SH
 

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa: 

"Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK"

Hal tersebut memberikan wewenang kepada PPK untuk melakukan pemutusan kontrak dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Meskipun PPK memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak dan menuntut ganti rugi tanpa perlu meminta pembatalan dari pengadilan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut hemat penulis bahwa pemutusan kontrak haruslah tetap melalui pengadilan karena pembatalan kontrak telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1266 dan 1267. Tindakan pembatalan kontrak tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan perbuatan melawan hukum dan keputusan tersebut  rawan digugat baik gugatan melalui TUN maupun gugatan Perdata.

Hirarki Perundang-undangan menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan yang berlaku saat ini adalah :

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945)
2. KETETAPAN MPR (TAP MPR)
3. UNDANG-UNDANG (UU)
4. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
5. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
6. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)
7. PERATURAN DAERAH, TERMASUK QANUN DI ACEH DAN OTDASUS DI PAPUA

Salah satu asas dalam Hukum adalah Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Namun dalam hal ini justru Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi (UU). Yang mana hal ini bertentangan dengan Asas lex superior derogat legi inferior.

Dalam Pasal 1266 KUHPerdata dengan sangat jelas mengatakan, bahwa :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

dan dalam Pasal 1267 dinyatakan, bahwa :

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Sehingga dalam hal ini menurut hemat penulis, bahwa pemutusan kontrak sebelum waktu pelaksanaan kontrak berakhir maka pemutusan kontrak harus melalui pengadilan sebagaimana dalam pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. 


 

Total Views : 11

berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Youtube Beranda Hukum
Undang-Undang
Yusprudensi
Dasar-Dasar Hukum
Bidang Hukum
Contoh Surat-Surat
Penegak Hukum
Tulisan Ilmiah