Tata Acara dan Prosedur Untuk Memperoleh Hak Paten

by Admin


Posted on July 03, 2021 17:33


  • Sebelum mengajukan permohonan paten, disarankan agar inventor terlebih dahulu melaksanakan penelusuran, untuk memperoleh gambaran apakah invensi yang diajukan memang memenuhi syarat kebaruan.
  • Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten, yang terdiri sekurang-kurangnya atas:
    1. Judul Invensi;
    2. Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut;
    3. Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam menyusun invensi;
    4. Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi;
    5. Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas;
    6. Uraian Singkat Gambar;
    7. Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraf;
    8. Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten.
Spesifikasi Paten adalah salah-satu dari persyaratan minimum yang harus disertakan dalam mengajukan permohonan paten untuk bisa mendapat Tanggal Penerimaan, di samping Formulir Permohonan yang diisi lengkap dan dibuat rangkap empat, dan membayar biaya Permohonan Paten sebesar Rp. 750.000,00. Apabila ketiga persyaratan minimum ini dipenuhi, maka permohonan akan mendapat Tanggal Penerimaan (Filing Date).
 
Persyaratan formalitas tersebut adalah:
  • Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon Paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut;
  • Surat Pengalihan Hak, yang merupakan bukti pengalihan hak dari Inventor kepada Pemohon Paten, jika Inventor dan Pemohon bukan orang yang sama;
  • Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
  • Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika Pemohon adalah Badan Hukum;
  • Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum; dan
  • Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon Badan Hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.
Setelah pemeriksaan dan seluruh persyaratan formalitas dinya- takan lengkap, maka tahap berikutnya adalah Pengumuman.
 
Pada tahap pengumuman ini permohonan paten akan dimuat dalam berita resmi Paten dan media resmi pengumuman paten lainnya.
Tujuannya adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai invensi yang dimohonkan paten, di mana masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJHKI jika mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan.
 
Setelah masa pengumuman berakhir, atau selambat- lambatnya 36 bulan dari Tanggal Penerimaan, pemohon dapat mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dengan menyerahkan Formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke DJHKI ditarik kembali dan dengan demikian invensinya menjadi public domain.
 
Pada tahap Pemeriksaan Substantif ini DJHKI melalui Pemeriksa Paten akan menentukan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substantif sehingga layak diberi paten, Dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan, Pemeriksa Paten sudah harus memutuskan apakah akan menolak ataupun memberi paten.
Terhadap Invensi yang diberi paten, DJHKI akan segera mengeluarkan Sertifikat Hak Paten.
 

Sumber : bphn.go.id

Total Views : 71

Responsive image
Related Post

berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image
Youtube Beranda Hukum
Peraturan PerUndang-Undangan
Yurisprudensi
Dasar-Dasar Hukum
Pengantar Hukum Indonesia
Contoh Surat-Surat
Kumpulan Tulisan