Home
Artikel
Implikasi Covid19 Sebagai Force Majeure Dalam Pelaksanaan...
Estomihi Simatupang, SH
2021-04-21
Konsumen dan Klausula Baku
2021-04-22
Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak
.
2021-04-23
Upaya Indonesia Sebagai Welfare State Terhadap Pencegahan...
2021-04-22
Moral dan Hukum
2021-04-22
Lawan menjadi Kawan dikala Kawan menjadi Lawan
Estomihi Simatupang, SH
2021-04-21
Itikad Baik dalam Perjanjian
Estomihi Simatupang, SH
2021-04-23
Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi
2021-04-22
Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pa...
2021-04-20
Akibat Hukum Secara Perdata Anak yang Lahir Luar Kawin (P...
2021-04-20
Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata
2021-04-20
Pengecualian Tanggung Jawab Dalam Perjanjian
2021-04-22
Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya
2021-04-22
Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pen...
2021-04-23
Pembatalan Perjanjian Tanpa Melalui Pengadilan (mengesamp...
2021-04-23
Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)
2021-04-21
Hilangnya Hak Konsumen (akibat membeli barang palsu)
2021-04-19
Akibat Perjanjian Yang Tidak di Materai
2021-04-22
Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Bertentangan dengan...
2021-04-22
Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis
2021-04-22
Malpraketk dan Pelayanan Kesehatan serta Tantangannya dal...
2021-04-23
Bolehkah Jaksa Mengajukan PK ?
2021-04-22
Implikasi COVID19 Sebagai Force Majeure Dalam Pelaksanaan...
Estomihi FP Simatupang, SH
2021-04-21
Itikad Baik Sebagai Kunci Dalam Upaya Renegosiasi Kontrak...
Estomihi FP Simatupang, SH
2021-04-20
Sertifikat ganda hak milik atas tanah, sertifikat mana ya...
2021-04-22
Pemutusan Kontrak Sepihak Termasuk Dalam Perbuatan Melawa...
2021-04-23
Hak (Apa dan untuk Apa ?)
Estomihi FP Simatupang, SH.,MH
2021-04-23
Perbuatan Melawan Hukum Dalam KUH Perdata
2021-04-22
Bedanya Biaya Perkara dan Ongkos Perkara
2021-04-23
Tindak Pidana Penipuan Yang Berlindung Dibalik Perjanjian
Estomihi FP Simatupang, SH.,MH
2021-04-21
Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan
Admin
2021-04-22
Internasional Law and Relations
Beth A Simmos & Richard H Steinberg
2021-04-22
Company Law
Simon Goulding, BA.,LLM., Barrister
2021-04-22
Menjadi Kreditor yang Efektif dalam Perkara Kepailitan da...
Admin
2021-04-22
(Hukum) Membeli Barang-Barang Black Market
sumber : lbhmawarsaron.or.id
2021-04-22
Youtube Beranda Hukum
Peraturan PerUndang-Undangan
UU Cipta Kerja dan Turunannya
UU Cipta Kerja dan Turunan-nya
Peraturan Berkaitan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan Berkaitan ITE
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Berkaitan Media Sosial
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUH Perdata
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
Peraturan Berkaitan Pers & Penyiaran
UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
Peraturan Berkaitan Pendidikan
UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
PP No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pe
PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
PP No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Berkaitan Kesehatan
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Uji Materi MK Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan He
PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Berkaitan Ketenagakerjaan
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Berkaitan Konsumen
UUNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PP No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
PP No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Peraturan Berkaitan Perbankan
UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2004
Peraturan Berkaitan Perusahaan
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
NN No. 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Berkaitan Jasa Konstruksi
UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017
KUHP
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946
UU No. 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan KUHP
UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Berapa Pasal
UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Berkiatan Kejahatan Terhadap Negara
PERMA No 02 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
KUHAP
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang
Bab III Dasar Peradilan
Algemene Bepalingen (AB)
Algemene Bepalingen (AB)
RBg
RBg
HIR - RIB
HIR - RIB
KUH Dagang
KUHD
KUHPerdata
Buku Kesatu - Bab I Orang
Buku Kesatu - Bab II Akta Catatan Sipil
Buku Kesatu - Bab III Domisili
Buku Kesatu - Bab IV Perkawinan
Buku Kesatu - Bab V Hak dan Kewajiban Suami Istri
Buku Kesatu - Bab VI Harta Bersama
Buku Kesatu - Bab VII Perjanjian Kawin
Buku Kesatu - Bab VIII Gabungan Harta Bersama atau Perjanjian Kawin pada Perkawinan Kedua atau selan
Buku Kesatu - Bab IX Pemisahan Harta
Buku Kesatu - Bab X Pembubaran Perkawinan
Buku Kesatu - Bab XI Pisah Meja dan Ranjang
Buku Kesatu - Bab XII Kebapakan dan Asal Keturunan Anak-anak
Buku Kesatu - Bab XIII Kekeluargaan Sedarah dan Semenda
Buku Kesatu - Bab XIV Kekuasaan Orang Tua
Buku Kesatu - Bab XV Kebelumdewasaan dan Perwalian
Buku Kesatu - Bab XVI Pendewasaan
Buku Kesatu - Bab XVII Pengampuan
Buku Kesatu - Bab XVIII Ketidakhadiran
Buku Kedua - Bab I Barang dan Pembagiannya
Buku Kedua - Bab II Besit dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya
Buku Kedua - Bab III Hak Milik
Buku Kedua - Bab IV Hak dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang Bertetangga
Buku Kedua - Bab V kerja Rodi
Buku Kedua - Bab VI Pengabdian dan Pekarangan
Buku Kedua - Bab VII Hak Numpang Karang
Buku Kedua - Bab VIII Hak Guna
Buku Kedua - Bab IX Bunga Tanah dan Sepersepuluh
Buku Kedua - Bab X Hak Pakai Hasil
Buku Kedua - Bab XI Hak Pakai dan Hak Mendiami
Buku Kedua - Bab XII Pewarisan Karena Kematian
Buku Kedua - Bab XIII Surat Wasiat
Buku Kedua - Bab XIV Pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengelola Harta Peninggalan
Buku Kedua - Bab XV Hak Berpikir dan Hak Istimewa untuk Merinci Harta Peninggalan
Buku Kedua - Bab XVI Hak Menerima dan Menolak Warisan
Buku Kedua - Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan
Buku Kedua - Bab XVIII Harta Peninggalan Yang Tak Terurus
Buku Kedua - Bab XIX Piutang dengan Hak Mendahulukan
Buku Kedua - Bab XX Gadai
Buku Kedua - Bab XXI Hipotek
Buku Ketiga Bab I & II Perikatan Pada Umumnya dan Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan
Buku Ketiga Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang
Buku Ketiga Bab IV Hapusnya Perikatan
Buku Ketiga Bab V Jual Beli
Buku Ketiga Bab VI Tukar Menukar
Buku Ketiga Bab VII Sewa Menyewa
Buku Ketiga Bab VIIA Perjanjian Kerja
Buku Ketiga Bab VIII Persekutuan Perdata
Buku Ketiga Bab IX Badan Hukum
Buku Ketiga Bab X Penghibahan
Buku Ketiga Bab XI Penitipan Barang
Buku Ketiga Bab XII Pinjam Pakai
Buku Ketiga Bab XIII Pinjam Pakai Habis
Buku Ketiga Bab XIV Bunga Tetap atau Bunga Abadi
Buku Ketiga Bab XV Persetujuan Untung-untungan
Buku Ketiga Bab XVI Pemberian Kuasa
Buku Ketiga Bab XVII Penanggung Utang
Buku Keempat - Bab I Pembuktian Pada Umumnya
Buku Keempat - Bab II Pembuktian dengan Tulisan
Buku Keempat - Bab III Pembuktian dengan Saksi-Saksi
Buku Keempat - Penutup
UUD Negara Republik Indonesia 1945
UUD Negara Republik Indonesia 1945
Yurisprudensi
Waris
Hak Anak Angkat Menurut Hukum Adat Yang Berlaku di Sumatera Timur
Warisan Bersifat Gono Gini Menurut Hukum Adat di Jawa Timur
Di Tapanuli Anak Perempuan Tidak Berhak Mewarisi Pusaka Almarhum Ayahnya
Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Adat Batak
Tuntutan pengembalian harta warisan tidak diharuskan diajukan oleh semua ahli waris
Wasiat Wajibah kepada ahli waris yang tidak beragama islam
Ahli Waris Pengganti
Jual-beli
Jual-Beli Tanah Yang Dilakukan Dengan Terang-Terangan di Muka Pejabat Desa
Jual Beli Menurut Hukum Adat Sudah Terjadi Sejak Di Ikuti Pencicilannya
Ganti-rugi
Hakim Berwenang Menetapkan Berapa Sepantasnya Ganti Rugi
Perjanjian
Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum
Wanprestasi yang masuk dalam ranah pidana
Tanah
Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah
Pidana
Pembelian dengan harga yang tidak wajar patut diduga berasal dari tindak pidana
Cek kosong dapat dikualifisir sebagai penipuan
Pembelian kendaraan tanpa surat seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan
Kerugian Keuangan Negara atas pencairan pembayaran proyek yang belum selesai
Dasar-Dasar Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
Pengertian Hukum
Objek Hukum
Subjek Hukum
Sumber Hukum
Fungsi Hukum
Tujuan Hukum
Sifat Hukum
Tugas Hukum
Asas-Asas Hukum
Bentuk-Bentuk Hukum
Perbuatan Hukum
Perbuatan Melawan Hukum
Peristiwa Hukum
Hubungan Hukum
Akibat Hukum
Pembagian Hukum
Penafsiran/Interprestasi Hukum
Sistem Hukum
Hirarki Perundang-Undangan
Sejarah Hukum Di Indonesia
Hak (Apa dan untuk Apa ?)
Teori Hukum
Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
Teori Welfare State (Negara Kesejahteraan)
Pengantar Hukum Indonesia
Hukum Kontrak
Pengertian Hukum Kontrak
Subjek dan Objek Hukum Kontrak
Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Jenis-jenis Perjanjian
Sumber Hukum Kontrak
Sistem Pengaturan Hukum Kontrak
Tempat Dan Pengaturan Hukum Kontrak
Unsur-unsur perjanjian /kontrak
Para pihak dalam hukum kontrak/perjanjian
Asas-asas Hukum Kontrak
Jenis-jenis Kontrak
Prestasi, Wanprestasi dan Ganti Rugi
Hapusnya Perikatan
Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi
Hukum Kesehatan
Pengertian Hukum Kesehatan
Azas Hukum Kesehatan
Subjek dan Objek Hukum Kesehatan
Ruang Lingkup Hukum Kesehatan
Jenis Tenaga Kesehatan
Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan
Hak dan Kewajiban Pasien
Pengertian Malpraktek Medis
Aspek Hukum Malpraktek Medis
Unsur-unsur Malprakter Medis
Hukum Kepailitan
Pengertian Kepailitan
Syarat-syarat Kepailitan
Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit
Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Pihak yang Terkait dalam Pengurusan harta pailit
Kiprah dan Kewenangan Kurator
Prosedur Penyelesaian Pailit
Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan
Harta benda yang dikecualikan dari harta pailit
Upaya hukum dalam perkara kepailitan menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004
Hukum Internasional
Pengertian Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional
Subjek Hukum Internasional
Asas-Asas Hukum Internasional
Sebab-sebab Sengketa Internasional
Peranan Mahkamah Internasional Terhadap Pelanggaran HAM
Hukum HAKI
Pengertian HAKI
Sejarah HAKI
Dasar Hukum HAKI
Ruang Lingkup HAKI
Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual
Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dan Dasar Hukumnya
Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dan Dasar Hukumnya
Hak Cipta (Copyrights)
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Hak Cipta sesuai dengan UU Hak Cipta
Hukum Arbitrase
Pengertian Arbitrase
Sejarah Arbitrase di Indonesia
Subjek dan Objek Hukum Arbitrase
Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia
Ruang Lingkup Arbitrase
Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bentuk, Sifat dan Jenis Putusan Arbitrase
Pembatalan dan Penolakan Putusan Arbitrase
Arbitrase Internasional (Konvensi New York 1958)
Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi
Perjanjian Arbitrase dan Jenisnya
Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase
Hukum Agraria
Pengertian Hukum Agraria
Ruang Lingkup Hukum Agraria
Fungsi dan Tujuan UU Pokok Agraria
Sejarah Hukum Agraria Kolonial
Hukum Agraria Sebelum Berlakunya UUPA
Hukum Adat Sebagai Dasar Berlakunya Hukum Tanah Nasional
Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional
Asas-Asas Hukum Tanah Nasional
Peraturan-peraturan yang Dicabut oleh UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)
Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA
Tata cara memperoleh tanah
Pencabutan Hak
Hak Milik
Hak Pakai
Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak Guna Usaha (HGU)
Hak Pengelolaan
Perwakafan
Rumah Susun
Tanah Sebagian Jaminan Kredit
Hukum Administrasi Negara
Pengertian Hukum Administrasi Negara
Sumber Hukum Administrasi Negara
Subjek Hukum HAN
Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Objek Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata Negara
Pengertian Hukum Tata Negara
Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia
Subjek dan Objek HTN
Sejarah Tata Hukum di Indonesia
Pengertian Negara
Macam-Macam Fungsi Negara
Sifat-Sifat Negara
Unsur-Unsur Negara
Nilai dan Sifat Konstitusi
Hubungan HTN dengan HAN
Hubungan HTN dengan Ilmu Negara
Hubungan HTN dengan Ilmu Politik
Hirarki Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia
Hukum Islam
Pengertian Hukum Islam
Ciri-Ciri Hukum Islam
Ruang Lingkup Hukum Islam
Sumber Hukum Islam
Asas-Asas Hukum Islam
Tujuan Hukum Islam
Hukum Adat
Pengertian Hukum Adat
Perbandingan Antara Adat Dengan Hukum Adat
Proses Terjadinya Hukum Adat
Timbulnya Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat
Sistem Hukum Adat
Corak Hukum Adat
Unsur Pembentuk Hukum Adat
Aspek-aspek Hukum Adat
Hukum Dagang
Pengertian Hukum Dagang
Sejarah Hukum Dagang
Sumber Hukum Dagang
Hubungan Antara KUH Perdata dengan KUHD
Hukum Pidana
Pengertian Hukum Pidana
Pembagian Hukum Pidana
Jenis Hukum Pidana
Sifat Hukum Pidana
Asas-Asas Hukum Pidana
Fungsi Hukum Pidana
Sumber Hukum Pidana
Sejarah Hukum Pidana Indonesia
Sejarah Lengkap KUHP
Hukum Acara Pidana
Kedudukan Hukum Acara Pidana
Pengertian Hukum Acara Pidana
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana
Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia
Sejarah Singkat KUHAP
Ruang Lingkup KUHAP
Asas-Asas Hukum Acara Pidana
Hak Tersangka
Hak Terdakwa
Hak Penasihat Hukum
Penyelidikan
Penyidikan
Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum
PraPenuntutan
Penuntutan
Dakwaan
Penangkapan
Penahanan
Penggeledahan
Penyitaan
Pemeriksaan
Ganti Kerugian
Kewenangan Mengadili
Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Hukum Perdata
Pengertian Hukum Perdata
Sistematika Hukum Perdata
Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Materiil di Indonesia
Asas-asas Hukum Perdata
Macam-macam Sita dalam Hukum Perdata
Hukum Acara Perdata
Pengertian Hukum Acara Perdata
Asas-asas Hukum Acara Perdata
Sifat Hukum Acara Perdata
Sumber Hukum Penerapan Hukum Acara Perdata
Sejarah Hukum Acara Perdata
Jenis-Jenis Putusan Dalam Hukum Acara Perdata
Upaya Hukum Terhadap Putusan Perdata
Eksekusi Hak Tanggungan
Eksekusi Grosse Akta
Eksekusi Putusan Incrach
Eksekusi Jaminan
Sita Persamaan
Sita Marital
Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Penggugat
Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat
Gugatan Untuk Kepentingan Umum
Gugatan Perwakilan Kelompok
Gugatan Sederhana
Contoh Surat-Surat
Contoh Surat Kuasa Biasa
Contoh Surat Kuasa Biasa
Contoh Surat Kuasa Menawarkan-Jual Rumah
Contoh Surat Kuasa Khusus
Contoh Surat Kuasa Khusus (Perorangan)
Contoh 1 Surat Kuasa Khusus (Badan Hukum)
Contoh 2 Surat Kuasa Khusus (Badan Hukum)
SEMA No 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
Contoh Permohonan Surat Kuasa Insidentil
Contoh Surat Perjanjian
Contoh Surat Perjanjian Jual-Beli Kendaraan Bermotor
Surat Perjanjian Menawarkan-Jual Rumah
Contoh Surat Permohonan
Contoh Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris
Contoh Permohonan Pendaftaran Surat Wasiat
Contoh Permohonan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup Rahasia
Kumpulan Tulisan
Artikel
Implikasi Covid19 Sebagai Force Majeure Dalam Pelaksanaan Kontrak (Bagi Pelaku Usaha)
Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak
Opini
(Hukum) Membeli Barang-Barang Black Market
Makalah
Tindak Pidana Dalam Pengangkatan Anak
Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
Malpraktek Medis
Seputar Surat Kuasa
Legalitas Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa
Hak-hak Dalam Surat Kuasa khusus
Dasar Surat Kuasa
Surat Kuasa di Pengadilan
Pengertian Surat Kuasa
Klasifikasi Penerima Surat Kuasa Khusus
Kamus Hukum
Blacks Law Dictionary
Blacks Law Dictionary Fourth Edition
Blacks Law Dictionary Eight Edition