Himpunan Peraturan Bidang Ketenagakerjaan

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on June 22, 2023 20:24

UNDANG-UNDANG
  1. UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
  2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  3. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
  4. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  5. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  6. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
  7. UU No 15 tahun 2016 Pengesahan Maritime Labour Convention 2006
  8. Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan)
  9. UU No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
  10. UU No 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya UU No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
  11. UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
  12. UU Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
  13. UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
  14. UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
  15. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Mencabut Perppu Nomor 2 Tahun 2022)
PERATURAN PEMERINTAH
  1. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
  2. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
  3. PP Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  4. PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
  5. PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  6. PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
PERATURAN PRESIDEN
  1. Perpres 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
  2. Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  3. Perpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
  4. Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018)
  5. Perpress Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021)
  6. Perpres Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018)
  7. Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
  8. Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
KEPUTUSAN PRESIDEN
  1. Keppres Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
  2. Kepres Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
PERATURAN PENGGANTI PERUNDANG-UNDANGAN
  1. Perppu No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
  2. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023)
PERATURAN DAERAH
  1. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023
  2. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan
  3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
  4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561-54 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
  5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188-889Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota Di Jawa Timur Tahun 2023
  6. Keputusan Gubernur Yogyakarta Nomor 353 Tentang Upah Minimum Provinsi Yogyakarta
  7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 847 Tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023
  8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561 Tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
  9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 383 Tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
  10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561Tentang . Upah Minimum Kabupaten Kota Di Provinsi Banten Tahun 2023
  11. Keputusan Gubernur Lampung No. 744 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bandar Lampung Tahun 2023
  12. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 423 Tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2023
  13. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 877 Tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023
  14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 562 Tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
  15. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023
  16. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1047 Tentang Upah Minimum Provinsi Jambi
  17. Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor 188.44/653 Tentang Upah Minimum Provinsi Bangka Belitung
  18. Keputusan Gubernur Riau Nomor 1783 Tentang Upah Minimum Provinsi Riau
  19. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1399 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau
  20. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2023
  21. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561 Tentang Penetapan UMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
  22. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1359 Tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
  23. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
  24. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023
  25. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 400 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
  26. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2416 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
  27. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
  28. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 662 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023
PERATURAN MENTERI - KEPUTUSAN MENTERI - SURAT EDARAN MENTERI
  1. SE Menakertranskop Nomor 482 Tahun 1973 Tentang Status Direktur
  2. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Mencabut Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018)
  3. Peraturan Menaker Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Oleh Pemerintah
  4. Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
JUDICIAL REVIEW
  1. Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014 tentang Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UU NRI 1945
  2. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentangnn Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UU NRI 1945
ARTIKEL - OPINI TERKAIT KETENAGAKERJAAN
  1. Direktur Karyawan atau Bukan ?
  2. Hubungan Cuti Bersama dengan Cuti Tahunan Bagi Karyawan Swasta

 

JIKA ADA PERATURAN YANG MENURUT ANDA YANG PERLU DITAMBAHKAN PADA HIMPUNAN PERATURAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN DIATAS SILAHKAN MENGHUBUNGI KAMI MELALUI E-MAIL : estomihifpsimatupang@gmail.com
Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 1411

Responsive image
Related Post
× Harap isi Nama dan Komentar anda!
berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
Pengantar Ilmu Hukum
Lembaga Peradilan
Profesi Hukum
Contoh Surat-Surat
Lingkup Praktek
Essay
Responsive image
Responsive image
Responsive image