Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
   
2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
   
3. pemerintah daerah.
   

(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
   
2. pemerintah daerah; atau
   
3. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
   

(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 79

Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48671 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. warga negara Indonesia;
   
2. badan hukum Indonesia;
   
3. pemerintah daerah; atau
   
4. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau
   badan hukum asing secara kemitraan.
   

(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: 

1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara
   Indonesia;
   
2. pemerintah daerah; atau
   
3. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badanhukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang penanamanmodal.