Profesi dan Pendidikan Hukum

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on May 31, 2022 07:27

HAKIM

Status Hakim di Indonesia.

Pada masa kolonial, Hakim (Hakim) di Hoogrechtsthof dan Raad van Justitie adalah pejabat (pegawai) yang sepenuhnya terpisah dari pemerintah. Sementara itu, pemerintah kolonial membentuk pengadilan khusus untuk penduduk asli/pribumi yang dikenal dengan nama Landraad. Semua Kepala Landraad di Pulau Jawa dan Madura dan hampir semua Kepala Landraad di pulau-pulau lain memiliki status resmi pejabat pemerintah (pegawai pemerintah) yang berada di bawah kekuasaan dan kendali langsung Departemen Kehakiman. Bahkan sebagian besar magistraatsgerecht, regentschapsgerecht, dan districtgerecht adalah pejabat pemerintah biasa yang diangkat sebagai hakim di pengadilan tersebut.

Pada masa pemerintahan Sukarno fungsi peradilan pada umumnya dan peran hakim pada khususnya ditempatkan pada lingkaran luar kekuasaan Negara. Kekuasaan negara selama periode ini jelas didominasi oleh eksekutif. Independensi pengadilan tidak diakui dan pada tingkat yang lebih besar dilarang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa semua perangkat kelembagaan kekuasaan kehakiman berada di bawah Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Lebih jauh, undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan Presiden kekuasaan yang diperlukan untuk campur tangan dalam masalah peradilan ketika kasus sedang diputuskan. Kekuasaan ini agaknya untuk menjamin perlindungan kepentingan umum, tetapi baik Undang-undang maupun Penjelasan Undang-undang tidak memberikan batasan nyata pada kekuasaan ini yang akan melindungi kekuasaan dari penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi atau alasan lain.

Pada masa rezim Soeharto (atau lebih sering disebut dengan 'Orde Baru'), masalah status pejabat hakim diatur secara tidak langsung melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang secara sederhana menyatakan bahwa Hakim diangkat oleh Presiden (Pasal. 31). Jelas ini mengandung arti bahwa Hakim yang diangkat sebenarnya adalah pejabat pemerintah dan selanjutnya tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tindakan dan perilaku penyelenggara negara atau pemerintah. Keadaan ini semakin diperparah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim Mahkamah Agung adalah penyelenggara negara dan Hakim yang diangkat pada pengadilan-pengadilan yang lebih rendah adalah pegawai negeri sipil. Hakim Mahkamah Agung, termasuk Ketua Mahkamah Agung, tidak hanya diangkat oleh Presiden tetapi sebenarnya diangkat oleh Presiden atas usul DPR (UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 8 tentang Mahkamah Agung).

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengesahkan Ketetapan MPR (TAP MPR) No. X / MPR/1998 tentang Ketentuan Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Pemantapan dan Normalisasi Nasional Kehidupan. Resolusi ini memungkinkan pemisahan yang nyata antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Pada tahun 1999, Habibie (Presiden saat itu) mengeluarkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Kerja Gabungan Pelaksanaan TAP MPR No X/MPR/1998 Tentang Pemisahan Secara Tersurat Fungsi Kehakiman dan Eksekutif (Tim Kerja Gabungan) di bawah Koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dua dari rekomendasi tim tersebut membahas perlunya membangun sistem satu atap untuk kepentingan pengelolaan administrasi pengadilan dan kebutuhan untuk mengubah status hakim dari pegawai negeri menjadi pejabat negara.

Rekomendasi tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peraturan Daerah dari Aparatur Sipil Negara. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengambil alih organisasi, administrasi, dan keuangan yang berkaitan dengan peradilan, yang sebelumnya menjadi kewenangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan ini dikenal sebagai 'sistem satu atap'. UU No 43 Tahun 1999 mengubah status hakim dari pegawai negeri sipil menjadi pejabat negara. Perubahan status ini semakin diperkuat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menyatakan bahwa hakim pengadilan umum adalah pejabat negara yang bertugas melaksanakan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Pengangkatan Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 hakim Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat direkomendasikan oleh Ketua Hakim untuk pengangkatan seorang calon hakim harus terlebih dahulu diakui oleh pemerintah sebagai Calon Hakim (Calon Hakim). Semua Calon Hakim wajib memiliki kualifikasi di bidang hukum dan pengalaman dalam praktik hukum. Selanjutnya, Calon Hakim harus telah berhasil berpartisipasi dan menyelesaikan serangkaian ujian dan pelatihan selama kurang lebih dua tahun sebelum diterima sebagai Calon Hakim. Setelah Calon Hakim diterima, mereka akan menyelesaikan setidaknya 1 tahun magang di sejumlah Pengadilan Distrik yang berbeda. Setelah magang berhasil diselesaikan, Ketua Mahkamah Agung atas kebijaksanaannya sendiri akan merekomendasikan kepada Presiden agar Calon Hakim diangkat sebagai hakim.

 

JAKSA

Tugas penuntutan suatu perkara pidana melalui sistem peradilan umum menjadi tanggung jawab jaksa, penuntut umum, dan penuntut umum (Jaksa). Semua kegiatan penuntutan dan penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia (PPS). PPS ini merupakan organisasi pemerintah yang dibentuk dengan Undang-undang untuk melaksanakan dan melaksanakan kewenangan negara dalam rangka penuntutan dan tugas-tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Hirarki PPS dijelaskan di bawah ini dalam urutan menurun:

  1. Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung). Kejaksaan Agung merupakan pejabat tertinggi di lingkungan PPS. Kantor pusat berkedudukan di Jakarta dan terdapat kantor perwakilan di seluruh Indonesia dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.
  2. Kejaksaan Tinggi adalah kewenangan yang memiliki kewenangan di tingkat provinsi untuk mengadili perkara. Kantor Kejaksaan Tinggi terletak di ibu kota provinsi.
  3. Kejaksaan Negeri adalah kewenangan yang memiliki kewenangan di tingkat daerah untuk mengadili perkara. Kantor Kejaksaan Negeri terletak di hampir semua pusat daerah.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Peran, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan Indonesia telah berkembang dan berubah sepanjang sejarah hukum Indonesia. Pada masa setelah Indonesia merdeka, dua pusat kegiatan penegakan hukum, penyidikan tindak pidana dan penuntutan pelaku kejahatan, diintegrasikan ke dalam satu sistem organisasi. Undang-undang Darurat 1951 (UU No. 1/Drt Tahun 1951) mengatur bahwa penuntut umum akan mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidikan kepolisian. Ini termasuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mereka sendiri dan memberikan arahan, koordinasi, dan pengawasan polisi. Pada tahun 1955 (UU No. 7/Drt Tahun 1955) Jaksa diangkat menjadi penyidik ​​pusat kejahatan ekonomi, termasuk penyidikan korupsi publik. Peran sentral ini diperluas mencakup bea cukai dan penyelundupan (UU No. 73 Tahun 1967) dan korupsi (UU No. 3 Tahun 1971). Sistem terintegrasi ini memiliki keuntungan untuk memastikan bahwa bukti yang cukup untuk memastikan keyakinan akan dihasilkan di pengadilan. Kelemahannya adalah memusatkan semua kekuasaan di satu tempat dengan sedikit checks and balances institusional.

Pada tahun 1981 sebagai bagian dari perombakan acara pidana Indonesia, sebuah komite yang terdiri dari para pemimpin polisi, kejaksaan, dan kehakiman merekomendasikan pemisahan fungsi polisi dan kejaksaan untuk menciptakan tingkat checks and balances yang sangat dibutuhkan. . Rekomendasi-rekomendasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada umumnya membatasi peran jaksa yang sebelumnya bersifat ekspansif pada penuntutan kejahatan saja. Jaksa tidak dapat menyelidiki kejahatan kecuali ketika menyelidiki korupsi publik, penyelundupan, dan subversi. Ini dikenal sebagai, dan disebut, sisa kekuasaan jaksa untuk menyelidiki kejahatan.

Meskipun secara kasat mata terdapat sejumlah besar manfaat yang dapat diperoleh dari undang-undang tahun 1981, kenyataannya hal itu mengakibatkan semakin kurangnya kerjasama antara polisi dan jaksa dan berkembangnya persaingan kelembagaan yang tidak sehat. Hal ini biasanya mengarah pada persaingan klaim inkompetensi antara polisi dan jaksa tentang kualitas dan nilai bukti yang dikumpulkan dan diserahkan oleh polisi dalam berkas yang akan digunakan oleh jaksa untuk mengamankan keyakinan terhadap tersangka kriminal.

Pada tahun 1991, Undang-Undang Kejaksaan Agung (UU No. 5 Tahun 1991) memberikan kewenangan tambahan kepada jaksa untuk melengkapi berkas yang dianggap tidak cukup untuk menjamin suatu keyakinan, terutama berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut yang mungkin diperlukan untuk melengkapinya. berkas untuk kepuasan jaksa sebelum berkas diserahkan ke pengadilan yang bersangkutan. Meskipun ketentuan ini memberikan kekuatan tambahan kepada jaksa, namun tetap tidak mengizinkan mereka untuk mewawancarai terdakwa.

Mandat kejaksaan telah mengalami sejumlah perubahan penting dan signifikan belakangan ini, terutama pada masa Orde Baru di mana kejaksaan mewakili kepentingan Negara dalam mengamankan pemidanaan dalam perkara pidana. Jelas, ini berarti bahwa kejaksaan tidak independen dan tidak lepas dari pengaruh pemerintah. Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru, kejaksaan berfokus pada pembangunan supremasi hukum yang berkelanjutan dan berkembang menjadi perannya sebagai penjaga kepentingan umum. Peran dan perkembangan baru tersebut terlihat jelas dari kesediaan PPS untuk terlibat dalam debat publik terkait dengan kinerja atau non-pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya terkait kasus korupsi yang belum terselesaikan.

Pada Juli 2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan. Pasal 30 Undang-undang ini menjelaskan secara lebih lengkap dan luas tugas dan wewenang kejaksaan; yaitu mengadili perkara pidana, melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengusut tindak pidana khusus yang ditetapkan undang-undang (korupsi dan penyelundupan), melengkapi berkas-berkas, dan melakukan penyidikan lebih lanjut dalam keadaan tertentu.

Selain itu, jaksa juga diberikan kuasa untuk mewakili pejabat negara atau pemerintah (eksekutif) dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Undang-undang menuntut kejaksaan untuk berpartisipasi dan berperan integral dalam pemeliharaan ketertiban umum termasuk untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; membantu pengembangan kebijakan penegakan hukum yang berkelanjutan; pengendalian materi yang dipublikasikan dan disebarluaskan; pengendalian ancaman yang teridentifikasi seperti aliran kepercayaan; mencegah penyalahgunaan agama dan menghilangkan penodaan agama; melakukan penelitian hukum; untuk membantu dalam pengembangan hukum dan reformasi hukum; dan, untuk memelihara statistik kriminal.

 

PENGACARA dan ADVOKAT

Profesi hukum Indonesia dapat ditelusuri akarnya kembali ke era kolonial Belanda dan dua jenis pengacara yang berpraktik di yurisdiksi; yaitu, pokrol bambu (zaakwarnemer atau pengacara pribumi/pribumi) dan advocaat en procureurs atau advokat. Kedua jenis pengacara tersebut berkonsultasi dan membantu orang-orang dengan masalah hukum dan juga merupakan pemain utama dalam proses litigasi.

Namun, ada juga perbedaan. Dua perbedaan utama berkaitan dengan persyaratan profesional dan tempat di mana mereka diizinkan untuk mewakili atau membantu klien mereka. Bagi seorang advokat untuk dapat berpraktik, mereka harus memiliki gelar Magister Hukum. Selanjutnya, advocaat en procureurs memberikan layanan hukum bagi orang Eropa di seluruh sistem pengadilan kolonial termasuk Pengadilan Distrik (Residetie-Gerecht), Pengadilan Banding (Raad van Justitie), dan Mahkamah Agung (Hogerechtschof). Sebaliknya, pemerintah kolonial Belanda tidak mewajibkan pokrol bambu untuk memiliki pendidikan hukum atau bahkan latar belakang hukum karena keduanya tidak dianggap sangat penting bagi fungsi pokrol bambu yang dimaksudkan. Fungsi pokrol bambu adalah memberikan pelayanan hukum bagi dan bagi penduduk asli melalui sistem peradilan adat/adat; yaitu, Landraad, Districsgerecht, dan Regenstschapsgerecht.

Pemerintah kolonial Belanda mengakui fungsi dan tugas advokat dan pokrol bambu dengan memberlakukan Staatsblaad 1847 tentang Organisasi Kehakiman dan Kebijakan Keadilan (Reglement op de Techterlijke Organisatie en het Beleid der Justice) dan Staatsblad 1927-496 tentang Bantuan dan Keterwakilan Pihak dalam Perdata. Perkara di Pengadilan Negeri Adat (Landraad).

Staatsblad 1847-23 adalah upaya pertama oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membentuk kerangka peraturan hukum yang mengatur aturan praktik hukum di Indonesia (atau pada waktu itu Hindia Belanda). Kerangka peraturan termasuk ketentuan bagi advokat untuk diawasi oleh hakim yang duduk di pengadilan banding dan Staatsblad 1927-496 menetapkan ketentuan yang dirancang untuk melindungi klien adat dari malpraktik dan manipulasi yang mungkin timbul sebagai akibat dari mempertahankan layanan pokrol bambu yang tidak terlatih yang mewakili klien yang memiliki pengetahuan hukum dan sistem hukum yang lebih sedikit. Struktur sistem hukum yang rentan terhadap penyalahgunaan dan praktik korupsi baik di lembaga peradilan maupun pemerintah, merupakan keprihatinan yang masih ada hingga saat ini.

 

Peraturan Perundang-undangan untuk Advokat

Pada masa pasca kemerdekaan diberlakukan undang-undang khusus untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan praktik hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 14 Tahun 1970). Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah bantuan hukum bagi klien dan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan. Hal ini ditegaskan dalam UU 14/1970 yang menyatakan bahwa bantuan hukum harus tersedia bagi individu-individu yang mungkin memerlukannya pada setiap saat dalam proses hukum. Lebih lanjut, KUHAP (UU No. 8/1981) menyebutkan hak dan kewajiban advokat termasuk kewajiban memberikan bantuan hukum kepada individu baik melalui tahap penyidikan maupun tahap persidangan perkara.

Isu pengaturan perilaku dan tindakan advokat di Indonesia melalui pengesahan undang-undang tertentu selalu menjadi sumber pertentangan, konflik, dan kontroversi. Banyak advokat meyakini bahwa pemberlakuan undang-undang melanggar independensi profesional mereka dan merupakan campur tangan Negara dalam menjalankan fungsi mereka. Konsep otonomi profesi, meskipun tidak unik di Indonesia, didasarkan pada keyakinan bahwa pengaturan mandiri advokat adalah metode terbaik untuk memastikan profesi yang kompeten. Sebaliknya, pemerintah percaya bahwa regulasi oleh Negara adalah cara paling efektif untuk menjaga stabilitas profesional dan politik. Konsep stabilitas politik dan profesi advokat menjadi terjalin erat selama era Suharto sebagai sarana untuk mengendalikan profesi dan menghilangkan ancaman bahwa advokat yang berpengetahuan akan menentang kebijakan pemerintah atas dasar hak asasi manusia dan demokrasi.

Akan tetapi, kebutuhan akan pengakuan formal atas peran advokat dalam sistem peradilan merupakan pendorong utama bagi advokat untuk terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pembukaan Undang-Undang Advokat berusaha untuk membenarkan berlakunya undang-undang:

“…bahwa untuk menjamin kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan dan campur tangan pihak luar, diperlukan Profesi Advokat yang mandiri, otonom, dan akuntabel untuk menjamin keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum bagi semua pencari keadilan, serta menjunjung tinggi hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;

bahwa independensi, otonomi, dan akuntabilitas Profesi Advokat dalam penegakan hukum perlu dijamin dan dilindungi sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum”

 

Hak dan Kewajiban Advokat

UU Advokat menjelaskan tentang hak-hak advokat sebagai berikut:

  1. Seorang advokat bebas dan independen untuk mengeluarkan pendapat atau membuat pernyataan untuk melanjutkan suatu perkara yang melibatkannya di pengadilan manapun, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk menangani suatu perkara yang digelutinya, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Seorang advokat tidak dapat dituntut atau dituntut baik di pengadilan perdata maupun pidana karena sesuatu yang telah dilakukannya dengan itikad baik sebagai bagian dari pelaksanaan tugas profesionalnya untuk kepentingan klien di depan pengadilan;
  4. Dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang Advokat berhak memperoleh keterangan, data, dan dokumen, baik dari instansi/lembaga pemerintah maupun pihak lain, dalam hal informasi, data, dan dokumen tersebut diperlukan untuk kepentingan klien. , tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Seorang advokat berhak untuk dihormati kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk larangan penyitaan atau pemeriksaan berkas dan dokumen perkara, dan pemantauan elektronik alat komunikasi yang digunakan oleh advokat.

Lebih lanjut, UU Advokat menyebutkan beberapa kewajiban terhadap advokat, yaitu:

  1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membeda-bedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, afiliasi politik, suku, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
  2. Advokat wajib menjaga kerahasiaan semua hal yang diketahuinya atau yang diberitahukan klien berdasarkan hubungan profesionalnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  3. Advokat dilarang menduduki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan martabat profesinya.
  4. Advokat dilarang menduduki jabatan lain yang memerlukan jasa yang dapat merugikan Profesi Advokat, atau mengurangi independensi dan kebebasan advokat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam hal advokat menerima pengangkatan sebagai pejabat negara, advokat tidak boleh berpraktik sebagai advokat selama masa jabatannya.

 

Pengangkatan dan Pemberhentian Advokat

Menurut UU Advokat hanya mereka yang telah berhasil lulus dari lembaga pendidikan tinggi yang mengkhususkan diri dalam hukum dapat ditunjuk sebagai advokat setelah mereka menyelesaikan program pendidikan profesional yang disetujui oleh Asosiasi Pengacara. Advokat dapat diberhentikan karena melanggar Undang-undang Advokat atau Kode Etik Asosiasi Pengacara yang keduanya menyebutkan sejumlah alasan yang akan menyebabkan seorang advokat diberhentikan.

 

NOTARIS

Notaris di negara-negara hukum perdata setidaknya memiliki tiga fungsi pokok, yaitu; merancang instrumen hukum penting, mengotentikasi dan mengesahkan dokumen yang akan melayani fungsi pembuktian tertentu, dan mereka bertindak sebagai kantor catatan publik. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai pembuktian dari akta-akta yang dibuat, Notaris wajib menyimpan salinan asli dari setiap akta yang dibuat, diotentikasi, atau disertifikasi dan atas permintaan atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan salinan autentik kepada pihak yang meminta. Salinan yang disahkan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan dokumen aslinya menurut undang-undang.

Sampai saat ini kerangka hukum yang mengatur notaris tetap merupakan perangkat peraturan kolonial Belanda yang kuno; yaitu Staatsblad 1860 No. 3 (“Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie”) dan diumumkan dalam Lembaran Negara No. 101:2 Tahun 1945. Hal ini dilengkapi dengan Ordonansi tanggal 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil dan Wakil Notaris Sementara diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 1954, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Notaris (Sumpah / Janji Jabatan Notaris). Namun, pemberlakuan Undang-Undang No. XX tentang Notaris baru-baru ini adalah akibat dari kebutuhan yang dirasakan untuk memodernisasi undang-undang tentang notaris dan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku mencerminkan kondisi sosial yang berlaku di Indonesia modern.

Pada dasarnya, notaris tidak memiliki persaingan untuk layanan mereka karena status hukum saat ini menyatakan bahwa notaris adalah satu-satunya entitas publik yang dapat melakukan fungsi produksi, otentikasi, atau sertifikasi dokumen untuk memberi mereka kekuatan hukum yang diperlukan untuk membuatnya. mengikat para pihak di dalamnya.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai bidang memperkuat monopoli yang dimiliki notaris dalam memberikan pelayanan khusus tersebut kepada masyarakat antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Keluarga, Hukum Perusahaan, Hukum Dokumen Perusahaan, Hukum Kearsipan, Hukum Agraria, dan Pasar Modal. Hukum antara lain. Namun, peran notaris jauh lebih luas daripada hanya memproduksi, mengotentikasi atau mengesahkan dokumen, karena notaris memainkan peran penting dalam warisan dan transaksi properti nyata, saksi yang tidak memihak untuk kegiatan komersial seperti undian lotere atau lainnya. lomba pemberian hadiah. Notaris secara historis memainkan peran penting dalam perjanjian keuangan, perjanjian penjaminan, pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar, dokumen ketatanegaraan untuk Partai Politik, pengesahan dokumen dan saksi untuk konversi dokumen (UU Kearsipan dan Hukum Korporasi Dokumen), dan banyak lagi. Aktifitas lain.

Akhirnya, tugas dan fungsi notaris Indonesia lebih dari sekedar fungsi administrasi dan administrasi yang terkait dengan pembuatan dokumen hukum tetapi notaris memberikan kontribusi penting di seluruh spektrum yang luas dari kegiatan sosial seperti disebutkan di atas memastikan bahwa notaris merupakan pihak yang tidak terpisahkan dari profesi hukum Indonesia.

 

PENDIDIKAN HUKUM

Hukum dan pendidikan hukum telah terjadi sebagai suatu kebutuhan sepanjang sejarah umat manusia dan tidak selalu dalam format yang terstruktur atau teratur. Dalam hal ini Indonesia tidak berbeda dengan negara lain dalam perkembangan pendidikan hukum dan dengan demikian telah dan terus menghadapi banyak masalah yang dihadapi oleh negara lain. Namun demikian, Indonesia dapat melacak institusi dan bentuk pendidikan hukum modernnya ke Belanda dan penjajahan Indonesia oleh Belanda hingga periode setelah berakhirnya Perang Dunia II dan akhirnya kemerdekaan penuh pada tahun 1949. Namun, penting untuk dicatat bahwa bahkan sampai hari ini banyak dari sistem hukum Indonesia masih mempertahankan sisa-sisa hukum dan peraturan kolonial Belanda. Meskipun lebih dari 300 tahun penjajahan oleh Belanda, baru pada tahun 1909 pemerintah kolonial Belanda mempertimbangkan untuk mendirikan sekolah menengah hukum atau “rechtsschool” untuk melatih penduduk asli dalam praktik administrasi hukum untuk bekerja sebagai panitera di pengadilan negeri yang sedang berkembang. sistem. Awalnya rechtsschool bukanlah sebuah lembaga pendidikan tinggi. Seiring dengan meningkatnya tuntutan dari penduduk asli seiring dengan kebutuhan untuk membedakan kualitas pendidikan yang diberikan Belanda meningkatkan rechtsschool menjadi rechtshogeschool atau lembaga pendidikan tinggi untuk studi hukum pada tahun 1924. Sekolah ini didirikan di ibukota jajahan, Batavia. Pada masa pasca Perang Dunia II di mana Indonesia merdeka dari Belanda rechtshogeschool menjadi fakultas Hukum di Universitas Indonesia.

Pada masa setelah Perang Dunia II permintaan akan pendidikan hukum meningkat secara eksponensial dan sekarang terdapat lebih dari dua ratus fakultas hukum terakreditasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh pendidikan bagi pendidik swasta dan perusahaan yang menyediakan layanan pendidikan swasta berarti telah terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam penyediaan pendidikan swasta termasuk pendidikan hukum. Ini berarti bahwa dua sistem pendidikan hukum paralel telah berkembang; yaitu, fakultas hukum berbasis pendidikan negeri atau publik dan perguruan tinggi swasta dengan fakultas hukum.

Dari lebih dari dua ratus fakultas hukum terakreditasi di seluruh negeri, hanya dua puluh tujuh di antaranya adalah milik negara atau sekitar 10%. Mayoritas fakultas hukum milik negara ini menawarkan program sarjana yang memungkinkan siswa untuk lulus dengan gelar Sarjana Hukum atau LLB (“Sarjana Hukum” atau “SH”). Hanya sebagian kecil dari lembaga-lembaga milik negara ini yang memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan program pascasarjana hukum di tingkat Magister dan bahkan lebih sedikit lagi di tingkat Doktor. Pendidikan hukum di Indonesia bersifat sarjana dan mahasiswa tidak diharuskan memiliki gelar pertama sebelum mendaftar pada program pendidikan hukum. Ini mirip dengan sistem yang ditawarkan di Eropa dan Australia. Penting untuk dicatat bahwa salah satu perbedaan utama dalam sistem pendidikan hukum Indonesia dari Eropa, Australia, dan Amerika Serikat adalah bahwa sistem tersebut saat ini tidak memenuhi komponen keterampilan profesional dalam program. Gelar hukum Indonesia dalam hal ini dianggap bersifat umum dalam mempersiapkan siswa untuk studi akademis lebih lanjut atau pekerjaan di sejumlah profesi lain di luar hukum daripada harus membekali mereka untuk praktik profesional hukum.

Sistem hukum Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan No. 17 Tahun 1993 (“Keputusan”) yang menetapkan kerangka dasar pendidikan hukum di sekolah hukum tingkat universitas yang akan diajarkan secara universal di seluruh negeri. Maksud Putusan tersebut tidak hanya sebagai upaya untuk membakukan studi hukum tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi disparitas antara fakultas hukum yang menawarkan pendidikan hukum yang semakin banyak jumlahnya. Premis dasar dari kurikulum hukum adalah untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan hukum (“kemahiran hukum”) yang siap untuk segera bekerja di profesi hukum. Konsep 'siap kerja' tidak membedakan antara praktik publik dan swasta dan Keputusan tersebut secara wajar dapat ditafsirkan sebagai mempersiapkan lulusan hukum dengan keterampilan hukum generik yang berlaku untuk praktik hukum publik dan swasta. Kritik awal dan terus-menerus terhadap kurikulum hukum standar adalah bahwa pada kenyataannya terlalu akademis dan terlalu umum untuk mempersiapkan lulusan secara memadai untuk apa pun kecuali studi akademis lebih lanjut. Penting untuk membedakan kurikulum hukum nasional dari peraturan lain yang mengatur penyediaan pendidikan hukum berkelanjutan dan keterampilan profesional seperti pelatihan advokasi. Tanggung jawab keseluruhan untuk menetapkan kurikulum hukum berada pada Konsorsium Ilmu Hukum (“CLS”) di dalam Kementerian Pendidikan.

Kurikulum CLS saat ini dibagi menjadi dua bidang utama; yaitu, mata pelajaran wajib (kurikulum nasional) dan mata pelajaran pilihan (kurikulum daerah). Kurikulum nasional bersifat kaku dan memuat daftar mata pelajaran hukum yang harus diajarkan oleh setiap fakultas hukum yang terakreditasi. Mata kuliah kurikulum nasional ini pada dasarnya tidak berbeda secara substansial dari fakultas hukum yang terletak di belahan dunia manapun dan mencakup mata kuliah seperti 'Pengantar Hukum', 'Sistem Hukum Indonesia', 'Hukum Perdata dan Acara', 'Hukum Pidana dan Prosedur', 'Hukum Administrasi', dan 'Hukum Internasional Publik', antara lain. Kurikulum lokal, sebaliknya, ditentukan oleh masing-masing fakultas dan dengan demikian mencerminkan kekuatan dan kelemahan staf di masing-masing fakultas. Meskipun sistem ini tidak tahan terhadap perubahan, setiap perubahan yang terjadi telah berjalan dengan susah payah dan lambat. Namun, menarik untuk dicatat bahwa peningkatan penekanan ditempatkan pada penyediaan keterampilan hukum profesional di tingkat sarjana meskipun kurikulum keterampilan profesional yang komprehensif masih belum tersedia untuk diajarkan dan sebagian besar fakultas hukum tidak akan memiliki sumber daya yang diperlukan. , keuangan atau manusia, untuk mendukung inisiatif semacam itu.

Salah satu kritik utama terhadap kurikulum hukum nasional saat ini adalah kurikulum tersebut tidak membekali lulusan dengan keterampilan analitis yang diperlukan untuk menerapkan keterampilan hukum generik yang diberikan oleh pendidikan sekolah hukum mereka secara memadai. Namun, mungkin ada kritik yang lebih mendasar yang harus dilontarkan terlebih dahulu untuk memahami betapa menyedihkannya pendidikan hukum di Indonesia; yaitu, penerapan ad hoc kurikulum hukum nasional dan disparitas sumber daya, manusia dan lain-lain, antar fakultas hukum di seluruh tanah air. Meskipun penerapan universal kurikulum hukum nasional dapat mengurangi beberapa masalah kesenjangan antara fakultas hukum di Jakarta dan daerah, kenyataannya masih banyak pemimpin dalam pendidikan hukum terkonsentrasi di Jakarta, yang hanya menyisakan pendidik hukum yang paling berkomitmen. di daerah luar Jakarta.

Terakhir, pendidikan hukum merupakan komponen terpenting dalam pengembangan profesi hukum yang sehat di Indonesia, karena tanpanya penegakan hukum oleh praktisi hukum yang berkualifikasi tinggi dan terampil bukanlah kenyataan melainkan fantasi yang tidak berkelanjutan. Blok bangunan yang diperlukan untuk sektor pendidikan hukum yang komprehensif sudah ada, tetapi infrastruktur ini dan komitmen berkelanjutan untuk pengembangan pendidikan hukum perlu diklarifikasi dan diatur untuk memastikan bahwa semua tujuan berhasil dicapai.


Referensi

  • https://www.aseanlawassociation.org/
Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 357

Related Post

× Harap isi Nama dan Komentar anda!
berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image

Kirim Pertanyaan

Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Hukum Indonesia
Peraturan PerUndang-Undangan
Yurisprudensi
Lembaga Peradilan
Profesi Hukum
Contoh Surat-Surat
Lingkup Praktek
Essay