Hukum Bisnis

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on May 31, 2022 14:37

HUKUM PERUSAHAAN

pengantar

Sejak pelaksanaan program perencanaan pembangunan ekonomi 25 tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikaitkan dengan peningkatan partisipasi usaha kecil dan besar. Tidak hanya terjadi peningkatan aset dan akumulasi modal, peningkatan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya bisnis (yang dari waktu ke waktu menciptakan siklus bisnis). Salah satu badan usaha yang mendominasi dalam dunia usaha Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum yang diciptakan, Perseroan Terbatas Indonesia perlu didukung tidak hanya oleh organ-organnya sendiri, tetapi juga oleh peraturan yang jelas dan ringkas untuk memaksimalkan dan memanfaatkan kemampuan organisasi dan manajerialnya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, badan usaha yang kuat dan stabil sangat penting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya gambaran singkat tentang organisasi bisnis dalam kerangka Hukum Perusahaan Indonesia.

Jenis Organisasi Bisnis

Sektor komersial Indonesia mengakui tiga kategori utama organisasi bisnis: kepemilikan tunggal, kemitraan (umum atau terbatas) dan perusahaan. Kepemilikan tunggal umumnya digunakan di sektor informal, karena sifat dan kegiatannya adalah sektor informal. Misalnya, tidak memerlukan pendaftaran resmi ke pihak berwenang Indonesia.

Ada tiga jenis kemitraan: Perdata Perdata (maatschap), Persekutuan firma (venootschap onder firma, “FA”) dan komanditer (commanditaire vennootschap, “CV”). Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia mengatur jenis persekutuan yang pertama sedangkan yang lainnya diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia. Tidak mudah untuk menentukan kesetaraan mutlak antara kemitraan ini dan kemitraan di bawah tradisi hukum umum; namun, maatschap dan firma sangat mirip dengan konsep kemitraan umum di bawah sistem hukum umum sedangkan commanditaire venootschap menyerupai kemitraan terbatas di bawah hukum umum.

Jenis organisasi usaha yang terakhir menurut Hukum Perusahaan Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”). Ini mirip dengan perseroan terbatas berbadan hukum di bawah sistem hukum umum. Secara historis, ini disebut sebagai model perusahaan Belanda yang dikenal sebagai naamloze venootschap (“NV”). Namun, sejak berlakunya UUPT yang baru, yang mencabut ketentuan yang mengatur perusahaan, banyak perusahaan mulai menggunakan singkatan “PT”. Ada pula bentuk lain dari perusahaan berbadan hukum Indonesia, yang dimaksudkan untuk digunakan oleh penduduk asli Indonesia, yang disebut “ Maskapai Andil Indonesia” (Indonesische Maatschappij of Aandelen atau IMA). Hal itu diatur oleh peraturan tersendiri, yaitu Ordonansi 886. Namun, diundangkannya undang-undang perusahaan Indonesia yang baru pada tahun 1995 menghapuskan dualisme struktur perusahaan Indonesia - PT berdasarkan Kode Dagang dan PT di bawah IMA, dan menyatukan struktur perusahaan Indonesia menjadi satu. rezim korporasi umum: Hukum Perusahaan Indonesia (Baru).

Hingga saat ini, ada tiga jenis perusahaan di Indonesia. Yang paling umum adalah “PT Biasa” atau perusahaan lokal. Meski hanya memiliki pemegang saham, direksi, dan komisaris Indonesia, namun tetap tunduk pada regulasi UUPT. Diwajibkan memiliki modal minimal, sebagaimana diatur dalam UUPT. Meskipun Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 (“PP20”) menyatakan bahwa orang asing dapat memperoleh saham dalam perusahaan jenis ini, dalam praktiknya, tertutup untuk penanaman modal asing dan warga negara asing tidak diperbolehkan untuk memegang jabatan direktur atau komisaris, kecuali jika bidang usaha tidak termasuk dalam daftar negatif, yang diberikan persetujuan tertulis khusus dari Menteri terkait. Jenis kedua adalah perusahaan penanaman modal dalam negeri yang disebut sebagai “PT PMDN” (Perusahaan PMDN), yang memiliki keunggulan regulasi dan konsesi pajak dibandingkan dengan PT Biasa. Awalnya, perusahaan PT PMDN dicadangkan untuk pemegang saham Indonesia, tetapi setelah berlakunya PP20, Keputusan Ketua BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) 15/SK/1994 (“SK15”) dan praktik BKPM saat ini, menjadi mungkin. bagi pihak asing untuk mengakuisisi sampai dengan 95% saham perusahaan. Perusahaan dengan pemegang saham asing tersebut dapat memiliki direktur dan/atau komisaris asing. Untuk memperoleh status sebagai perusahaan PMDN, perusahaan tersebut harus memiliki persetujuan BKPM untuk bidang usaha yang dijalankannya dan wajib memiliki penyertaan modal minimal yang setara dengan nilai tukar sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan BKPM (khusus dalam rupiah) yang ditetapkan oleh BKPM. Terakhir, ada perusahaan penanaman modal asing yang tergabung dalam UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 UU No. 1 Tahun 1967 juga dikenal sebagai “PT PMA” (Perusahaan PMA). Ini mungkin memiliki orang asing sebagai pemegang sahamnya selama memiliki setidaknya dua pemegang saham, tetapi memiliki kewajiban untuk menginvestasikan persentase yang tidak spesifik ke Indonesia dalam waktu 15 tahun. Ini mungkin memiliki orang asing sebagai direktur dan komisaris, menikmati keuntungan dan perlindungan tertentu terhadap pengambilalihan investasi. Namun, memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatannya secara berkala ke BKPM. BKPM akan menyetujui rencana investasi minimum perusahaan ini yang ditetapkan baik dalam dolar AS maupun rupiah.'

Kerangka Hukum Perusahaan (Baru)

Sejak Indonesia merdeka, sektor-sektor usaha dan terutama badan usaha telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada berbagai peraturan yang mengatur organisasi bisnis Indonesia. Saat ini, hukum organisasi bisnis Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.1 Tahun 1995 (Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas atau “UUPT”) yang dianggap sebagai hukum perusahaan Indonesia modern (disebut juga sebagai UUPT). Hukum Perusahaan Indonesia), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgelijke Wetboek), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (Wetboek van Koophandel). Dua kode terakhir pertama kali diundangkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

UUPT, terdiri dari 129 pasal dan diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mulai berlaku setahun kemudian. Sebelum berlakunya UUPT, perseroan terbatas hanya diatur oleh dua puluh satu pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia. UUPT melambangkan revisi besar pertama dari hukum perusahaan Indonesia sejak kode komersial. Pengesahan undang-undang tersebut merupakan tanggapan terhadap kemajuan ekonomi yang pesat yang membutuhkan ketentuan untuk melengkapi praktik internasional dan sektor komersial modern. Tulisan ini akan fokus pada UUPT karena menjadi dasar dari struktur perusahaan Indonesia.

Badan Hukum Terpisah

PT, sebagai perusahaan Indonesia, adalah badan hukum yang memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Dengan demikian, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan. Para pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sejauh tanggung jawab mereka atas tindakan perusahaan dapat terbatas pada kontribusi modal mereka. Namun demikian, ada beberapa kemungkinan terbatas untuk menembus tabir perusahaan ini, misalnya dalam hal pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadinya atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan. aset yang menyebabkan aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang perusahaan.

Penggabungan

Ada empat langkah untuk mendirikan PT. Pertama, melaksanakan akta pendirian yang juga memuat anggaran dasar perseroan di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris. Kedua, memperoleh persetujuan formal atas akta tersebut dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Setelah disetujui, akta tersebut harus didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Terakhir, mengumumkan Akta Pendirian dalam Lembaran Negara. Perlu ditegaskan bahwa sebelum proses pendaftaran dan publikasi, pertanggungjawaban suatu perusahaan dapat dilimpahkan kepada direksinya. Dengan kata lain, selain tanggung jawab perseroan, tanggung jawab pribadi direktur dapat timbul jika perseroan baru itu tidak mendaftarkan dan menerbitkan akta yang telah disetujui.

Persyaratan lain dalam mendirikan PT adalah memiliki setidaknya dua orang sebagai pendiri atau pemegang saham. Orang yang memenuhi syarat dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Kecuali PT BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dapat didirikan oleh satu kesatuan yaitu pemerintah. Persyaratan untuk memiliki setidaknya dua pemegang saham masih berlanjut. Jika PT hanya memiliki satu pemegang saham dan tidak menawarkan saham kepada pemegang saham lain dalam waktu enam bulan, maka pemegang saham yang ada bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian dan kerugian perusahaan. Persyaratan untuk memiliki setidaknya dua pemegang saham didasarkan pada teori kontrak, suatu konsepsi bahwa PT adalah produk kontrak, sehingga setiap saat membutuhkan dua atau lebih pemegang saham.

Modal Saham dan Hak Suara

UUPT mewajibkan perusahaan memiliki modal dasar minimal 20 juta rupiah. Modal ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar dan pada saat Anggaran Dasar perseroan baru disetujui oleh Menteri Peraturan Perundang-undangan, seluruh modal ditempatkan harus disetor penuh. Namun, dalam kasus perusahaan PMA dan perusahaan PMDN, biasanya BKPM membutuhkan tingkat modal minimum investasi yang lebih tinggi.

Perusahaan dapat menerbitkan saham terdaftar dan atas unjuk dan juga dapat menerbitkan saham tanpa hak suara. Selanjutnya, dapat menerbitkan saham yang dapat ditebus dan dikonversi, saham kumulatif dan non-kumulatif, dan saham preferen. Namun, sebuah perusahaan harus memiliki setidaknya satu kelas saham biasa (“saham biasa”) dengan hak suara. Pembayaran untuk saham dapat dilakukan secara tunai atau dalam bentuk lain (“dalam bentuk barang”), tetapi pembayaran dalam bentuk barang, seperti properti nyata dalam pertimbangan untuk penerbitan saham, memerlukan penilaian ahli yang independen. Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan tidak boleh menerbitkan saham untuk dirinya sendiri atau anak perusahaannya. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah suatu perseroan yang di dalamnya induk perusahaan memiliki lebih dari 50% sahamnya atau induk perusahaan menguasai lebih dari 50% hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dan/atau induk perusahaan mempengaruhi pengendalian manajemen seperti pengangkatan dan pemberhentian direktur dan komisaris. Namun, dalam keadaan khusus, ia dapat membeli kembali saham yang diterbitkan dan menahannya sebagai 'saham treasury' yang dapat dijual perusahaan di kemudian hari. Saham-saham tersebut tidak dapat dihitung untuk membentuk kuorum dan hak suara tidak dapat dilampirkan pada saham yang sedang dieksekusi.

Rapat Direksi, Komisaris & Pemegang Saham

Struktur perusahaan Indonesia berbeda dengan sistem common law, karena mengadopsi struktur manajemen dua tingkat dan bukan manajemen satu tingkat. Struktur kepengurusan terdiri dari Direksi (“BOD-Direksi”) dan Dewan Komisaris (“BOC-Dewan Komisaris”). Pejabat senior yang bertanggung jawab atas manajemen perusahaan yang sebenarnya dalam arti operasional adalah Direksi. Meskipun ada satu direktur, biasanya ada lebih dari satu. Fungsi dasar Direksi adalah mengurus dan mewakili perseroan, bukan pemegang saham. Tingkatan kedua adalah Komisaris (“Komisaris”), yang berperan sebagai pengawas dan penasihat Direksi, serta mewakili kepentingan perusahaan dan bukan hanya kepentingan pemegang saham. Persyaratan suatu perusahaan untuk memiliki Dewan Komisaris merupakan perubahan yang signifikan dari ketentuan lama (Kode). Sampai saat ini, semua perusahaan publik, perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana dari masyarakat atau perusahaan yang menerbitkan surat utang harus memiliki paling sedikit dua orang direktur dan dua orang komisaris. UUPT juga membedakan antara Dewan Komisaris yang bersifat kolegial dan nonkolegial. Dalam hal suatu perusahaan memiliki lebih dari satu komisaris, maka Dewan Komisaris merupakan dewan berdasarkan Penjelasan bahwa tidak ada komisaris individu yang dapat mewakili perusahaan jika ada lebih dari satu komisaris. Sebaliknya, apabila suatu perusahaan memiliki lebih dari satu direktur, maka masing-masing direktur mempunyai wewenang masing-masing untuk mewakili perusahaan kecuali anggaran dasar perusahaan menyatakan lain. Meskipun tanggung jawab utama pengurusan perseroan berada pada direksi, dalam beberapa keadaan komisaris dapat menggunakan kekuasaan manajerial tertentu - yang diatur oleh anggaran dasar perseroan atau RUPS - misalnya mengelola perseroan untuk jangka waktu tertentu. Baik direktur maupun komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Meskipun UUPT tidak mendefinisikan “kesalahan” atau “kelalaian”, namun UUPT mengakui konsep kewajiban fidusia. Dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban fidusia, pemegang saham yang menguasai sekurang-kurangnya sepuluh persen dari saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dapat, atas nama perseroan, mengajukan gugatan terhadap direktur atau komisaris atas kerugian perseroan. Karena pemegang saham memulai tindakan hukum atas nama perusahaan, itu dapat dianggap tindakan turunan.

Berdasarkan UUPT, pemegang saham suatu perusahaan Indonesia bertindak melalui RUPS. RUPS mempunyai berbagai hak, yang beberapa di antaranya tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan dan menyetujui pembubaran atau pembubaran perseroan, sedangkan selebihnya dapat diubah dalam Anggaran Dasar perseroan. Asosiasi. Ada dua jenis RUPS: rapat tahunan dan rapat luar biasa. RUPS tahunan diselenggarakan dalam enam bulan terakhir tahun buku perseroan. RUPS diselenggarakan untuk menyetujui laporan tahunan, termasuk laporan tahunan yang harus memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan tanda tangan direksi dan komisaris yang diperlukan untuk laporan tahunan. RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu yang dianggap perlu oleh perseroan untuk tujuan yang diatur dalam UUPT atau Anggaran Dasar. Dengan kata lain, suatu perseroan wajib menyelenggarakan RUPS luar biasa untuk keperluan selain untuk menyetujui anggaran tahunan perseroan, seperti: penggabungan, pengambilalihan, atau pengangkatan Direksi baru. Komisaris, Direktur atau pihak yang menguasai sekurang-kurangnya 10% dari saham yang dikeluarkan dapat meminta diadakannya rapat.

Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

UUPT memberikan perlindungan yang sangat besar kepada pemegang saham minoritas karena semua pemegang saham memiliki hak memesan efek terlebih dahulu – hak yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan atau meningkatkan proporsi sahamnya di perusahaan sebelum perusahaan menawarkan sahamnya kepada pihak lain. Hak lain berasal dari ketentuan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menguasai kurang dari 10% dari saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah untuk meminta Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan terhadap perseroan dalam hal direksi atau komisaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham, pihak ketiga atau perseroan itu sendiri.

Merger & Akuisisi

Meskipun UUPT hanya mengatur delapan pasal yang mengatur tentang penggabungan dan pengambilalihan, hal ini masih merupakan perubahan yang luar biasa dalam konteks korporasi Indonesia karena belum ada peraturan khusus tentang kegiatan usaha tersebut sejak Indonesia merdeka. Diharapkan ketentuan yang lebih rinci akan dikeluarkan selanjutnya. Penting untuk dicatat bahwa meskipun UUPT mengenalkan tiga istilah: penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, UUPT sebenarnya hanya diatur oleh undang-undang penggabungan dan pembagian saham. Ada empat jenis penggabungan: saham, aset, penggabungan kontrak dan menurut undang-undang; sedangkan dalam akuisisi ada akuisisi aset dan saham.

Yang dimaksud dengan penggabungan ("penggabungan") adalah suatu perseroan yang menjadi bagian dari perseroan lain yang sudah ada. Sedangkan amalgamasi (“peleburan”) mengacu pada transaksi di mana dua perusahaan dibubarkan untuk membentuk perusahaan baru. Perbedaan antara penggabungan dan penggabungan adalah dalam penggabungan perusahaan membubarkan yang lain, sedangkan dalam penggabungan kedua perusahaan yang terlibat bubar untuk membuat perusahaan baru. Akuisisi (“pengambilalihan”) mengacu pada perusahaan atau individu yang mengambil alih perusahaan melalui pembelian saham yang terakhir. Dalam proses ini, tidak ada perusahaan yang bubar. Sebuah perusahaan yang terlibat dalam merger, peleburan atau akuisisi pada umumnya harus mengambil dua langkah. Pertama, direksi dari masing-masing perusahaan menyiapkan proposal. Usulan tersebut kemudian harus disetujui oleh RUPS luar biasa, yang harus memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan. Para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara harus hadir dalam rapat, dan persetujuan harus diberikan oleh 75% dari pemegang saham yang hadir. Kedua, menyampaikan usulan yang telah disetujui kepada Menteri Perundang-undangan untuk tujuan pelaporan atau persetujuan usulan tersebut. UUPT juga mewajibkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan perusahaan serta kepentingan masyarakat dan persaingan. Hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar juga harus dilindungi. Berkenaan dengan persaingan, Penjelasan tersebut menyatakan bahwa bahkan dalam melakukan merger, peleburan dan akuisisi, perusahaan harus mencegah munculnya monopoli yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Pembubaran

UUPT mengenal tiga cara pembubaran perusahaan: keputusan yang diambil dalam rapat RUPS, setelah berakhirnya jangka waktu keberadaan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan dengan penetapan pengadilan. Perintah pengadilan untuk membubarkan perusahaan (pemeriksaan yudisial) juga dapat dilakukan atas permintaan jaksa untuk mewakili kepentingan umum atau pemegang saham tunggal yang memegang tidak kurang dari 10% hak suara. Setelah perusahaan dilikuidasi, ia harus menunjuk likuidator untuk melikuidasi perusahaan. Direktur akan bertindak sebagai likuidator dalam hal tidak ada likuidator yang ditunjuk.

Revisi yang Diusulkan

Revisi ditujukan pada ketentuan yang tidak jelas dan ambigu seperti:

sistem pengisian (pendaftaran) anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar di Kementerian Hukum dan Peraturan dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, harus disederhanakan karena rumit, mahal dan memakan waktu. Meskipun sistem pengisian sudah terkomputerisasi sejak tahun 2004, namun masih belum efektif.

anggaran dasar harus menentukan hanya jumlah modal dasar bukan jumlah modal disetor atau modal ditempatkan

Pengeluaran saham tanpa nilai nominal harus diperbolehkan

arti 'bagian penting' dari aset perusahaan harus diklarifikasi

arti akuisisi harus dibuat dengan jelas sehubungan dengan istilah-istilah seperti: mengubah kontrol, dll.

Kesimpulan

Pemberlakuan UUPT pada saat itu mencerminkan keinginan politik pemerintah Indonesia untuk mereformasi kerangka hukum korporasi agar selaras dengan aktivitas komersial modern, sehingga menghasilkan kepastian hukum yang lebih besar di sektor korporasi Indonesia. Meskipun beberapa bagian dari UUPT hanya dikodifikasikan, namun karena praktik atau kebijakan pemerintah yang ada, masih ditemui masalah. Pemberlakuan UUPT yang Baru menandai langkah besar dalam pengembangan kerangka UUPT di Indonesia. Ketentuan baru dalam UUPT yang mengatur tentang penggabungan dan pengambilalihan, tugas dan kewajiban direksi dan komisaris, serta hak-hak pemegang saham minoritas memunculkan persoalan tata kelola perusahaan di Indonesia. Terakhir, UUPT dapat dianggap sebagai produk legislasi yang unik karena menggabungkan konsep civil law dan common law. Di satu sisi, ia mempertahankan konsep hukum perdata, seperti struktur manajemen dua tingkat dan penyelidikan perusahaan (yudisial), sementara di sisi lain juga mengadopsi tradisi hukum umum, seperti ketentuan yang mengatur tugas direksi dan komisaris. Harapannya, usulan revisi UUPT ini akan memberikan kepastian hukum bagi masa depan hukum perusahaan Indonesia.


Referensi

  • https://www.aseanlawassociation.org/
Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 276

Related Post

× Harap isi Nama dan Komentar anda!
berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image

Kirim Pertanyaan

Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Hukum Indonesia
Peraturan PerUndang-Undangan
Yurisprudensi
Lembaga Peradilan
Profesi Hukum
Contoh Surat-Surat
Lingkup Praktek
Essay