- Al-Qur'an dan Hadits.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tengan Pengelolaan Zakat.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
- Yurisprudensi.
- Qanun Aceh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Akad Ekonomi Syariah.
Referensi
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 2013
