- Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi / Tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR dan Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg).
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
- Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.
Referensi
- Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 2008