Prosedur Peradilan Konstitusi

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on May 30, 2022 07:30

Sejarah

Mahkamah Konstitusi adalah gagasan yang sering diperdebatkan di peradilan Indonesia dan baru setelah Konstitusi diamandemen pada tahun 2001, pengadilan mulai mengambil lebih dari sekadar bentuk konseptual. Pasal 24(2) dan 24C Konstitusi masing-masing diubah dan disisipkan. Mahkamah Konstitusi merupakan indikasi dari proses reformasi hukum di Indonesia dan komitmen untuk pembentukan masyarakat hukum dan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan supremasi hukum.

Padahal pengakuan Mahkamah Konstitusi dalam Konstitusi kenyataannya adalah tidak ada pengadilan yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas yang dicita-citakan untuk itu. Undang-undang secara tegas mengizinkan Mahkamah Agung untuk terus menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi yang diusulkan sampai pengadilan itu menjadi kenyataan fisik dan dapat menerima pengalihan perkara dari Mahkamah Agung ke wilayah hukumnya sendiri. Pemerintah dan DPR langsung melakukan diskusi dan debat untuk merancang UU MK. Undang-undang ini disusun dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengesahan Undang-Undang tersebut telah diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) Undang-Undang Dasar Hakim Pengadilan. Para hakim yang baru diangkat itu diambil sumpah jabatannya pada 16 Agustus 2003 di Istana Negara.

Dengan diberlakukannya amandemen konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang relevan disahkan, dan pengangkatan hakim agung, Mahkamah siap menerima kasus pertamanya. Mahkamah Agung yang telah mengambil peran sebagai juru kunci dalam masalah konstitusional sampai Mahkamah Konstitusi siap untuk memikul tanggung jawab ini dengan sendirinya mengalihkan kasus-kasus awal ke Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2003.

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tingkat pertama dan banding yang memastikan bahwa keputusan bersifat final dan mengikat setelah dijatuhkan oleh pengadilan. Kewenangan dan wewenang pengadilan meliputi: a) pengujian undang-undang yang diduga bertentangan dengan Konstitusi, b) memutuskan perselisihan antara lembaga negara yang memperoleh wewenang dan kekuasaan masing-masing dari ketentuan yang terkandung dalam Konstitusi, c) memutuskan tentang pembubaran partai politik, dan d) memutuskan konflik yang timbul atas hasil pemilihan umum. Selain wewenang dan wewenang tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi harus memutus pendapat yang diajukan oleh DPR sehubungan dengan tuduhan bahwa Presiden atau Wakil Presiden melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang makar, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana serius lainnya. tindak pidana, perilaku tidak jujur, atau tidak mampu memenuhi persyaratan Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 anggota yang salah satunya diangkat sebagai Hakim Agung. Hakim Konstitusi diangkat oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, dengan masing-masing mengangkat 3 orang hakim. Ketentuan Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, dan peraturan pelaksanaan secara tegas melarang hakim MK merangkap jabatan sebagai: a) penyelenggara negara, b) anggota partai politik, c) pengusaha, d) advokat, atau e) sipil pegawai termasuk sebagai anggota aktif TNI atau Polri.

 

Prosedur

Menurut undang-undang, tahap pertama dalam proses Mahkamah Konstitusi adalah mengajukan pengaduan, ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan harus dalam 12 salinan asli pengaduan. Struktur pengaduan harus mencakup identitas para pihak dan apakah mereka memiliki kedudukan hukum untuk membawa masalah tersebut ke Pengadilan serta posita dan petitum pengaduan. Pengaduan juga harus lengkap dengan semua bukti pendukung. Untuk sengketa Pemilu, pengaduan harus disampaikan dalam waktu 72 jam (3 x 24 jam) sejak hasil Pemilu diumumkan oleh KPU.

Setelah pengadilan menerima pengaduan maka akan diatur jadwal sidang/sidang dengan sidang pertama dijadwalkan dalam waktu 14 hari sejak perkara didaftarkan. Para pihak yang bersengketa kemudian akan diberitahukan tanggal sidangnya juga akan ada pengumuman sidang umum. Pada tahap pra-pemeriksaan, juru sita akan memeriksa apakah pengaduan sudah memenuhi persyaratan serta menentukan kejelasan pengaduan. Jika keluhan masih kurang jelas atau tidak lengkap dengan cara apa pun juru sita akan mengembalikan keluhan kepada pihak terkait dan menuntut agar pihak tersebut memperbaiki masalah yang dicatat dalam waktu 14 hari dan menyerahkan kembali kasus tersebut ke pengadilan.

Untuk pengaduan yang menyangkut pengujian undang-undang terhadap dugaan bertentangan dengan UUD maka pengaduan ini juga harus disampaikan dengan tembusan kepada Presiden dan DPR. Perselisihan antar lembaga pemerintah mengharuskan salinan pengaduan diteruskan ke pihak lawan. Setiap pengaduan mengenai pendapat parlemen mengharuskan salinan pengaduan ini diteruskan kepada Presiden. Dalam hal pengaduan telah diajukan sehubungan dengan hasil pemilu yang diumumkan maka salinan pengaduan ini harus diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum.

Semua pemeriksaan di Pengadilan terbuka untuk umum dan memerlukan kehadiran semua pihak dalam pengaduan sehubungan dengan penyajian bukti masing-masing dan kesaksian lain yang diperlukan oleh pengadilan. Namun apabila salah satu pihak adalah instansi pemerintah maka bukti atau kesaksian tersebut dapat dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam waktu 7 hari sejak sidang. Pengadilan memiliki wewenang untuk memanggil saksi ahli untuk memberikan kesaksian di mana Pengadilan percaya bahwa itu akan berkontribusi pada pemahaman masalah yang didengar atau membantu dalam menyelesaikan masalah untuk kepuasan Pengadilan. Semua saksi berhak untuk didampingi oleh kuasa hukumnya atau orang lain yang dipilihnya.

Keputusan Pengadilan harus diberikan dalam waktu 60 hari kerja setelah pendaftaran kasus pembubaran partai politik. Dalam hal sengketa hasil pemilu batas waktu yang relevan adalah 14 hari dimana hasil yang disengketakan menyangkut Presiden dan Wakil Presiden dan 30 hari untuk sengketa hasil pemilihan parlemen. Dalam hal pendapat DPR, batas waktu pendaftaran adalah 90 hari kerja. Putusan pengadilan harus dalam bentuk tertulis dan pendapat masing-masing hakim harus disertakan dalam putusan, termasuk perbedaan pendapat.

 

Keputusan Pengadilan dianggap final dan mengikat setelah dibacakan di pengadilan terbuka. Salinan putusan yang telah dibacakan dalam sidang terbuka akan diserahkan kepada para pihak dalam waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

 


Referensi

  • https://www.aseanlawassociation.org/
Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 319

Related Post

× Harap isi Nama dan Komentar anda!
berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image

Kirim Pertanyaan

Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Hukum Indonesia
Peraturan PerUndang-Undangan
Yurisprudensi
Lembaga Peradilan
Profesi Hukum
Contoh Surat-Surat
Lingkup Praktek
Essay