| 1 | Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut. |
| 2 | Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana. |
| 3 | Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. |
| 4 | Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. |
| 5 | Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluar kan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamnah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi. |
| 6 | Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi. |
| 7 | Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan. |
Referensi
- Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI 2007
