1. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. merangkap sebagai pegawai negeri;
4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. merangkap jabatan sebagai advokat;
6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. menjadi Notaris Pengganti; atau
9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan.

Referensi :

• UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• https://ntb.kemenkumham.go.id/