Pengertian 

• Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan
• Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat
• Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Asas

Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Tujuan

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk : 

1. memberikan perlindungan kepada pasien; 
2. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan 
3. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Legalitas 

1. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
2. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. 
3. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. 
4. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 
5. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.  

Wadah

1. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 
2. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. 
3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan 
   sanksi. 

Wewenang Dalam Praktik Kedokteran

Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas : 

1. mewawancarai pasien; 
2. memeriksa fisik dan mental pasien; 
3. menentukan pemeriksaan penunjang; 
4. menegakkan diagnosis; 
5. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; 
6. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; 
7. menulis resep obat dan alat kesehatan; 
8. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; 
9. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan 
10. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek. 

Pelaksanaan Praktik

• Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik
• Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan
• Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti. (Dokter atau dokter gigi penggantiharus dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat izin 
  praktik.)
• Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan  menyelenggarakan praktik kedokteran wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
• Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Standar Pelayanan Kedokteran

• Standar Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. 
• Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Standar Prosedur Operasional (SPO).
• Standar Prosedur Operasional, selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu, atau langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi 

Persetujuan Tindakan 

• Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. 
• Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. 
• Penjelasan untuk persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sekurang-kurangnya mencakup : 
  1. diagnosis dan tata cara tindakan medis; 
  2. tujuan tindakan medis yang dilakukan; 
  3. alternatif tindakan lain dan risikonya; 
  4. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 
  5. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 
• Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. 
• Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. 
• Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi diatur dengan Peraturan Menteri. 

Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi 

Hak : 

1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 
2. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; 
3. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan 
4. menerima imbalan jasa. 

Kewajiban : 

1. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; 
2. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; 
3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; 
4. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 
5. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 

Hak dan Kewajiban Pasien atas Praktik Dokter atau Dokter Gigi 

Hak : 

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sekurang-kurangnya mencakup : 
   1. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
   2. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
   3. alternatif tindakan lain dan risikonya;
   4. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
   5. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 
2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 
3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 
4. menolak tindakan medis; dan 
5. mendapatkan isi rekam medis. 

Kewajiban

1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; 
2. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 
3. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan 
4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 

Pembinaan dan Pengawasan Praktik Kedokteran

• Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. 
• Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit medis

Ketentuan Pidana Dalam Praktik Kedokteran

• Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
• Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
• Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
• Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
• Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda  registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
• Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
• Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :
  1. dengan sengaja tidak memasang papan nama praktik kedokteran; 
  2. dengan sengaja tidak membuat rekam medis ; atau
  3. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban :
     1. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; 
     2. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; 
     3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; 
     4. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 
     5. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 
• Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
• Dalam hal tindak pidana dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin. 

Referensi :

• UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
• Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 Tentang Praktik Kedokteran
• Peraturan Menteri Kesehatan No. 464 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran
• Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran