Beranda Hukum — Media Belajar Hukum

Himpunan Peraturan Berkaitan Hukum Pidana

· Estomihi FP Simatupang, SH.,MH · 2308x dibaca
Bagikan: Twitter Facebook WhatsApp Telegram
UNDANG-UNDANG
  1. KUHP Lama
  2. KUHP Baru
  3. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
  4. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
  5. UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  6. UU No. 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan KUHP
  7. UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Berapa Pasal Dalam KUHP
  8. UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Berkiatan Kejahatan Terhadap Negara
  9. UU Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP
  10. UU Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUHP
  11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara
  12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Uu Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  13. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  14. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1-2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU
  15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  16. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
  17. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
  18. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  19. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  20. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
  21. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
  22. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
  23. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999
  24. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Menetapkan UU Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara Sebagai UU Federal
  25. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  26. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
PERATURAN PEMERINTAH
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 Tentang Mengurus Barang-barang yang Dirampas dan Barang-barang Bukti
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 Tentang Mengurus Barang-barang yang Dirampas dan Barang-barang Bukti
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
PERATURAN PRESIDEN

 
KEPUTUSAN PRESIDEN

 
PERATURAN PENGGANTI PERUNDANG-UNDANGAN

 
PERATURAN DAERAH

 
PERATURAN MENTERI - KEPUTUSAN MENTERI - SURAT EDARAN MENTERI

 
YURISPRUDENSI
  1. Putusan Inkrah dalam Perkara Pidana dapat sebagai dasar mengajukan gugatan ganti rugi
  2. Kerugian Keuangan Negara atas pencairan pembayaran proyek yang belum selesai
  3. Cek kosong dapat dikualifisir sebagai penipuan
  4. Pembelian kendaraan tanpa surat seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan
  5. Pembelian dengan harga yang tidak wajar patut diduga berasal dari tindak pidana
  6. Wanprestasi yang masuk dalam ranah pidana
UJI MATERI
  1. Putusan Nomor 130 Tahun 2015 Uji Materi terhadap Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  2. Putusan Nomor 103 Tahun 2016 Uji Materi terhadap UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  3. Putusan Nomor 102 Tahun 2015 Uji Materi terhadap Pasal 82 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  4. Putusan Nomor 65 Tahun 2011 Uji Materi terhadap Pasal 83 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  5. Putusan Nomor 65 Tahun 2010 Uji Materi terhadap Pasal 1, 65,184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  6. Putusan Nomor 34 Tahun 2013 Uji Materi terhadap Pasal 268 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  7. Putusan Nomor 33 Tahun 2016 Uji Materi terhadap Pasal 263 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  8. Putusan Nomor 21 Tahun 2014 Uji Materi terhadap Pasal 1,17,21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
PERATURAN LAIN-NYA
PENGANTAR HUKUM PIDANA INDONESIA
  1. Pengertian Hukum Pidana
  2. Pembagian Hukum Pidana
  3. Jenis Hukum Pidana
  4. Sifat Hukum Pidana
  5. Asas-Asas Hukum Pidana
  6. Fungsi Hukum Pidana
  7. Sumber Hukum Pidana
  8. Kode Formulir Perkara Pidana
ARTIKEL - OPINI 

 

Artikel Terkait

Komentar

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.