UNDANG-UNDANG UU Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU RI Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh luar jawa dan madura PERATURAN PEMERINTAH PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura PP Nomor 29 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Propinsi Aceh PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak PP Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama PERATURAN PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN-INSTRUKSI PRESIDEN Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam PERATURAN PENGGANTI PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN DAERAH-BADAN-LEMBAGA Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pakaian Adat dan Pakaian Adat Pengantin Serta Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin PERATURAN MENTERI - KEPUTUSAN MENTERI - SURAT EDARAN MENTERI Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan YURISPRUDENSI Dalam gugatan perceraian, ibu kandung dan pembantu dapat didengar sebagai saksi Batas waktu kewajiban Pemberian Nafkah Bekas Istri Hibah dari suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat disahkan Gugatan Perceraian dengan Tuntutan Nafkah Hidup dan Pembagian Harta harus diajukan terpisah Kantor catatan sipil yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan beda agama Perceraian dan status harta bawaan serta harta diperoleh sebagai hibah Gugatan perceraian yang tunduk pada BW dengan onheelbare tweespalt bukan alasan untuk bercerai Gugatan Perceraian dengan Tuntutan Nafkah Hidup dan Pembagian Harta harus diajukan terpisah Status pengangkatan anak yang menelantarkan orangtua angkatnya Pembagian Harta Perkawinan setelah Perceraian Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri UJI MATERI Putusan Uji Materi MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 UU No. 1 Tahun 1974 Putusan Uji Materi MK Nomor Nomor 22/PUU-XV/2017 UU No. 1 Tahun 1974 PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN Pengertian Perkawinan Asas-asas Hukum Perkawinan Dasar Hukum Perkawinan Syarat-Syarat Perkawinan Larangan Perkawinan Pencegahan Perkawinan Batalnya Perkawinan Perjanjian Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Perkawinan Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Hubungan Hukum Pidana dan Perdata dalam Hukum Perkawinan ARTIKEL - OPINI
