Himpunan Peraturan Berkaitan Perkawinan

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on June 07, 2024 05:50

UNDANG-UNDANG
  1. UU Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga
  2. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  3. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  4. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  5. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  6. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  7. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  8. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  9. UU Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
  10. UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU RI Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh luar jawa dan madura
PERATURAN PEMERINTAH
  1. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  2. PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  3. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  4. PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura
  5. PP Nomor 29 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Propinsi Aceh
  6. PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
  7. PP Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
  8. PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
  9. PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
PERATURAN PRESIDEN
 
KEPUTUSAN PRESIDEN-INSTRUKSI PRESIDEN
  1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
PERATURAN PENGGANTI PERUNDANG-UNDANGAN
 
PERATURAN DAERAH-BADAN-LEMBAGA
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
  2. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pakaian Adat dan Pakaian Adat Pengantin Serta Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang
  3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak
  4. Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
  5. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
PERATURAN MENTERI - KEPUTUSAN MENTERI - SURAT EDARAN MENTERI
  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri
  2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
  4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan
  5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan
YURISPRUDENSI
  1. Dalam gugatan perceraian, ibu kandung dan pembantu dapat didengar sebagai saksi
  2. Batas waktu kewajiban Pemberian Nafkah Bekas Istri
  3. Hibah dari suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat disahkan
  4. Gugatan Perceraian dengan Tuntutan Nafkah Hidup dan Pembagian Harta harus diajukan terpisah
  5. Kantor catatan sipil yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan beda agama
  6. Perceraian dan status harta bawaan serta harta diperoleh sebagai hibah
  7. Gugatan perceraian yang tunduk pada BW dengan onheelbare tweespalt bukan alasan untuk bercerai
  8. Gugatan Perceraian dengan Tuntutan Nafkah Hidup dan Pembagian Harta harus diajukan terpisah
  9. Status pengangkatan anak yang menelantarkan orangtua angkatnya
  10. Pembagian Harta Perkawinan setelah Perceraian
  11. Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri
UJI MATERI
  1. Putusan Uji Materi MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 UU No. 1 Tahun 1974  
  2. Putusan Uji Materi MK Nomor Nomor 22/PUU-XV/2017 UU No. 1 Tahun 1974
PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN
  1. Pengertian Perkawinan
  2. Asas-asas Hukum Perkawinan
  3. Dasar Hukum Perkawinan
  4. Syarat-Syarat Perkawinan
  5. Larangan Perkawinan
  6. Pencegahan Perkawinan
  7. Batalnya Perkawinan
  8. Perjanjian Perkawinan
  9. Hak dan Kewajiban Suami Istri
  10. Harta Perkawinan
  11. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya
  12. Hubungan Hukum Pidana dan Perdata dalam Hukum Perkawinan
ARTIKEL - OPINI 
 
Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 1461

Responsive image
Related Post
× Harap isi Nama dan Komentar anda!
berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
Pengantar Ilmu Hukum
Lembaga Peradilan
Profesi Hukum
Contoh Surat-Surat
Lingkup Praktek
Essay
Responsive image