UNDANG-UNDANG UU Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Uu 21-1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan UU Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Grondhuur-Ordonnantie” (S. 1918 No. 88) Dan “Vorstenlandschgrondhuurreglement” (S. 1918 No. 20) Penjelasan UU Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah S. 1918 No. 88 Dan S. 1918 No. 20 UU Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 UU Darurat Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa UU Nomor 5 Tahun 1952 Tentang Penetapan UU Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Grondhuur Ordonantie” (Stbl 1918 Nr 88) dan “Vorstenlandsch Grondhuurreglement” (Stbl. 1918 Nr 20) Sebagai UU UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat UU Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah Sebagai UU UU Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri UU Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri UU Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan UU Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan UU Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan UU Darurat No. 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir UU Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil UU Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya PERATURAN PEMERINTAH Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama untuk Kapal-kapal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukkan dan Penggunaan Tanah-tanah untuk Lintas-lintas Kereta Api dalam Wilayah Jakarta Raya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Laporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1956 Tentang Peraturan dan Tindakan Mengenai Tanah Perkebunan Konsesi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah Ancol Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah da atau Bangunan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah PERATURAN PRESIDEN Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perpres 36-2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional KEPUTUSAN PRESIDEN Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1953 Tentang Pencabutan Hak Erfpacht untuk Pertanian Besar Atas Tanah yang Dikenal dengan Nama Persilerfpacht Pasilian Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1950 Tentang Penugasan Ir. Vkr. Ehrencron untuk Menyelidiki Contoh Tanah Veen PERATURAN PENGGANTI PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU 21-1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Lusa Tanah untuk Tanaman-tanaman Tertentu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya PERATURAN DAERAH PERATURAN MENTERI - KEPUTUSAN MENTERI - SURAT EDARAN MENTERI Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Keagamaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus Pertanahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilai Pertanahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Oleh Badan Usaha YURISPRUDENSI Jual beli sebelum UU Pokok Agraria masih berlaku sistem BW Bantahan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima Hak atas tanah yang dibuka dari hutan lebat Jual beli dengan hak membeli kembali tanah/bangunan Di Jawa Barat hanya Dikenal Wakaf Milik dan Wakaf Jama' Suatu perjanjian jual beli adalah sah apabila benda yang menjadi objek itu ada dan tidak gugur Bersifat memaksa jika pengembalian gadai tanah pertanian setelah 7 tahun harus dikembalikan tanpa pembayaran uang tebusan Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah PN tidak berwenang menilai tindakan Pemda atas Tanah Dibawah pengawasannya Jual-Beli Tanah Yang Dilakukan Dengan Terang-Terangan di Muka Pejabat Desa Buku letter C desa bukan merupakan hak milik Tidak Sah Penerbitan Sertifikat Tanah Tanpa Didahului Akta Jual Beli UJI MATERI Uji Materi Tahun 2018 terhadap Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 PERATURAN LAIN-NYA Ketetapan MPR RI Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam PENGANTAR HUKUM AGRARIA PERTANAHAN Pengertian Hukum Agraria Ruang Lingkup Hukum Agraria Fungsi dan Tujuan UU Pokok Agraria Hukum Agraria Sebelum Berlakunya UUPA Hukum Adat Sebagai Dasar Berlakunya Hukum Tanah Nasional Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional Asas-Asas Hukum Tanah Nasional Peraturan-peraturan yang Dicabut oleh UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA Pencabutan Hak Hak Milik Hak Pakai Hak Guna Bangunan (HGB) Hak Guna Usaha (HGU) Hak Pengelolaan Perwakafan Rumah Susun Tanah Sebagian Jaminan Kredit Tata cara memperoleh tanah ARTIKEL-OPINI
