Himpunan Peraturan Turunan UU Cipta Kerja

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on March 06, 2021 18:20

Himpunan Turunan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020
  1. Perpres Nomor 9 Tahun 2021 - Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
  2. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 - Bidang Usaha Penanaman Modal
  3. Perpres Nomor 11 Tahun 2021 - Kerjasama Antara Pemerintah Pusat dengan BUMN Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
  4. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  5. PP Nomor 5 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  6. PP Nomor 6 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  7. PP Nomor 7 Tahun 2021 - Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
  8. PP Nomor 8 Tahun 2021 - Modal Dasar Perseroan Serta Pendirian dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK
  9. PP Nomor 9 Tahun 2021 - Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
  10. PP Nomor 10 Tahun 2021 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
  11. PP Nomor 11 Tahun 2021 - Badan Usaha Milik Desa
  12. PP Nomor 12 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  13. PP Nomor 13 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Rumah Susun
  14. PP Nomor 14 Tahun 2021 - Jasa Konstruksi
  15. PP Nomor 15 Tahun 2021 - Pelaksana UU 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  16. PP Nomor 16 Tahun 2021 - Bangunan Gedung
  17. PP Nomor 17 Tahun 2021 - Jalan Tol
  18. PP Nomor 18 Tahun 2021 - Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rusun dan Pendaftaran Tanah
  19. PP Nomor 19 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  20. PP Nomor 20 Tahun 2021 - Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
  21. PP Nomor 21 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Penataan Ruang
  22. PP Nomor 22 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  23. PP Nomor 23 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Kehutanan
  24. PP Nomor 24 Tahun 2021 - Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tatacara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
  25. PP Nomor 25 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang ESDM
  26. PP Nomor 26 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Pertanian
  27. PP Nomor 27 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
  28. PP Nomor 28 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
  29. PP Nomor 29 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
  30. PP Nomor 30 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  31. PP Nomor 31 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
  32. PP Nomor 32 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
  33. PP Nomor 33 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
  34. PP Nomor 34 Tahun 2021 - Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  35. PP Nomor 35 Tahun 2021 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
  36. PP Nomor 36 Tahun 2021 - Pengupahan
  37. PP Nomor 37 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
  38. PP Nomor 38 Tahun 2021 - Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
  39. PP Nomor 39 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
  40. PP Nomor 40 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
  41. PP Nomor 41 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  42. PP Nomor 42 Tahun 2021 - Kemudahan Proyek Strategis Nasional
  43. PP Nomor 43 Tahun 2021 - Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah
  44. PP Nomor 44 Tahun 2021 - Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  45. PP Nomor 45 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Geospasial
  46. PP Nomor 47 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
  47. PP Nomor 48 Tahun 2021 - Keimigrasian
  48. PP Nomor 49 Tahun 2021 - Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan atau Entitas Yang Dimilikinya

 

 

 

 

 

 

Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 3437

Responsive image
Related Post
× Harap isi Nama dan Komentar anda!
berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
Pengantar Ilmu Hukum
Lembaga Peradilan
Profesi Hukum
Contoh Surat-Surat
Lingkup Praktek
Essay
Responsive image