Himpunan Peraturan Turunan UU Cipta Kerja

Himpunan Peraturan Turunan UU Cipta Kerja
Himpunan Turunan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020
  1. Perpres Nomor 9 Tahun 2021 - Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
  2. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 - Bidang Usaha Penanaman Modal
  3. Perpres Nomor 11 Tahun 2021 - Kerjasama Antara Pemerintah Pusat dengan BUMN Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
  4. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  5. PP Nomor 5 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  6. PP Nomor 6 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  7. PP Nomor 7 Tahun 2021 - Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
  8. PP Nomor 8 Tahun 2021 - Modal Dasar Perseroan Serta Pendirian dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK
  9. PP Nomor 9 Tahun 2021 - Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
  10. PP Nomor 10 Tahun 2021 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
  11. PP Nomor 11 Tahun 2021 - Badan Usaha Milik Desa
  12. PP Nomor 12 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  13. PP Nomor 13 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Rumah Susun
  14. PP Nomor 14 Tahun 2021 - Jasa Konstruksi
  15. PP Nomor 15 Tahun 2021 - Pelaksana UU 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  16. PP Nomor 16 Tahun 2021 - Bangunan Gedung
  17. PP Nomor 17 Tahun 2021 - Jalan Tol
  18. PP Nomor 18 Tahun 2021 - Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rusun dan Pendaftaran Tanah
  19. PP Nomor 19 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  20. PP Nomor 20 Tahun 2021 - Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
  21. PP Nomor 21 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Penataan Ruang
  22. PP Nomor 22 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  23. PP Nomor 23 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Kehutanan
  24. PP Nomor 24 Tahun 2021 - Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tatacara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
  25. PP Nomor 25 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang ESDM
  26. PP Nomor 26 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Pertanian
  27. PP Nomor 27 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
  28. PP Nomor 28 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
  29. PP Nomor 29 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
  30. PP Nomor 30 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  31. PP Nomor 31 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
  32. PP Nomor 32 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
  33. PP Nomor 33 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
  34. PP Nomor 34 Tahun 2021 - Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  35. PP Nomor 35 Tahun 2021 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
  36. PP Nomor 36 Tahun 2021 - Pengupahan
  37. PP Nomor 37 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
  38. PP Nomor 38 Tahun 2021 - Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
  39. PP Nomor 39 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
  40. PP Nomor 40 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
  41. PP Nomor 41 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  42. PP Nomor 42 Tahun 2021 - Kemudahan Proyek Strategis Nasional
  43. PP Nomor 43 Tahun 2021 - Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah
  44. PP Nomor 44 Tahun 2021 - Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  45. PP Nomor 45 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Geospasial
  46. PP Nomor 47 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
  47. PP Nomor 48 Tahun 2021 - Keimigrasian
  48. PP Nomor 49 Tahun 2021 - Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan atau Entitas Yang Dimilikinya

 

 

 

 

 

 


Artikel Terkait


Komentar

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.