- Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi.
- Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Agama berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.
- Dalam hal permintaan bantuan eksekusi, maka yang dapat melakukan penangguhan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi sedangkan Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan eksekusi cukup mendapat "laporan" tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi (Pasal 195 ayat (3) dan (4) HIR / Pasal 206 ayat (4) RBg serta burir (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi).
- Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua Pengadilan Agama selaku kawal depan Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau diteruskan.
- Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.
Referensi
- Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 2008