Penegrtian objek adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dengan pengertian tersebut yang dimaksud dengan objek hukum administrasi negara adalah objek permasalahan yang akan dibicarakan dalam hukum administrasi negara.

 

Menurut Prof. Djokosutono, SH, bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa objek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Kesimpulan itu ditarik dengan alasan bahwa yang akan diatur oleh hukum administrasi negara adalah hubungan antara alat-alat perlengkapan negara di satu pihak dan para warga masyarakat di lain pihak. hubungan tersebut sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas alat-alat perlengkapan negara dalam menjalankan fungsinya yaitu melayani warga masyarakat, baik secara individual maupun secara berkelompok.

 

Pendapat Soehini, SH bahwa objek hukum administrasi negara adalah sama dengan objek hukum tata negara, yaitu negara. Pendapat itu dilandasai dengan alasan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara sama-sama mengatur negara. Namun kedua hukum tersebut berbeda, yaitu hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak sedangkan hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam. Maksud negara dalam keadaan bergerak adalah bahwa negara tersebut dalam keadaan hidup. Hal berarti bahwa alat-alat kelengkapan negara yang ada pada negara itu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. 

 

Referensi : Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa, Tim Penyusun J.B Daliyo, Jakarta: Prenhallindo, 2001