Himpunan Peraturan Berkaitan Jasa Konstruksi

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on June 26, 2023 14:53

UNDANG-UNDANG
  1. UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
  2. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
  3. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  4. UU Cipta Kerja (Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung)
  5. UU Cipta Kerja (Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)
  6. UU Cipta Kerja (Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek)
  7. UU Cipta Kerja (Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)
PERATURAN PEMERINTAH
  1. PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
  2. PP Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
  3. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi
  4. PP Nomor 15 Tahun 2021 - Pelaksana UU 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  5. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
  6. PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
  7. PP Nomor 16 Tahun 1954 Tentang Urusan Rekonstruksi Nasional
  8. PP Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  9. PP Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  10. PP Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  11. PP Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  12. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  13. PP Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  14. PP Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
  15. PP Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
  16. PP Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP No 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
  17. PP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
  18. PP Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan
  19. PP Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
  20. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  21. PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendirian dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK
  22. PP No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
  23. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  24. PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
  25. PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
  26. PP Nomor 28 Tahun 1957 tentang Pencabutan PP No. 16 Tahun 1954 dan Penetapan Penyerahan Urusan Rekonstruksi Nasional Kepada Menteri Urusan Veteran
  27. PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  28. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
  29. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
  30. PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
  31. PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
  32. PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PERATURAN PRESIDEN
  1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
KEPUTUSAN PRESIDEN

 
PERATURAN PENGGANTI PERUNDANG-UNDANGAN
  1. Perpu Nomor 16 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bangunan
PERATURAN DAERAH
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Jasa Konstruksi
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
  3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Jasa Konstruksi
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jasa Konstruksi
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
PERATURAN LAIN-NYA
  1. Permen PU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Permen PU No 05 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
  2. Permen PU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permen PU Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  3. Permen PU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PU dan Perumahan Rakyat
  4. Permen PU Nomor 8 Tahun 2022 Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
  5. Permen PU Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tata Cara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum
  6. Permen PU Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
  7. Permen PU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Permen PU Nomor 07 tahun 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
  8. Permen PU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Permen PU Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
  9. Permen PU Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan Permen PU Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
  10. Permen PU Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  11. permen PU Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
  12. Permen PU Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Paten Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  13. Permen PU Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  14. Permen PU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemda Provinsi Kabupaten dan Kota

 

  1. Surat Edaran LPJK Nomor 06 Tahun 2022 Pedoman Tata Cara Penugasan Penilai Ahli Kegagalan Bangunan
  2. Surat Edaran LPJK Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing
  3. Peraturan LPJK No 3 Th 2017 ttg Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi
UJI MATERI
  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2018 atas Uji Materi UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113 Tahun 2025 atas Uji Materi UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
YURISPRUDENSI
  1. Kerugian Keuangan Negara atas pencairan pembayaran proyek yang belum selesai
Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 1955

Responsive image
Related Post
× Harap isi Nama dan Komentar anda!
berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
Pengantar Ilmu Hukum
Lembaga Peradilan
Profesi Hukum
Contoh Surat-Surat
Lingkup Praktek
Essay
Responsive image