Lewati ke konten

Cari artikel

•

Hukum Acara Pidana

Pengertian Hukum Acara Pidana

Pengertian Hukum Acara Pidana

25 September 2026 | 02:52

Penangkapan

Penangkapan

25 September 2026 | 02:30

Hak Terdakwa

Hak Terdakwa

24 September 2026 | 15:45 ·Admin

← 1 2 3 →

Pengertian Hukum
Subjek Hukum
Sumber Hukum
Fungsi Hukum
Asas-Asas Hukum Secara Umum
Penafsiran Hukum
Objek Hukum
Tujuan Hukum
Sifat Hukum
Tugas Hukum
Bentuk-Bentuk Hukum
Perbuatan Hukum
Peristiwa Hukum
Hubungan Hukum
Akibat Hukum
Pembagian Hukum
Sistem Hukum
Hirarki Perundang-Undangan
Antropologi Hukum
Sosiologi Hukum
Politik Hukum

Teori Pergeseran Paradigma
Teori Hukum itu Sebagai Alat Penguasa (Thomas Hobbes)
Teori Hukum Thomas Aquinas (Hukum itu Bagian Tatanan Ilahi)
Teori Hukum Roscoe Pound (Social Engineering)
Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)
Teori Hukum Progresif (Satijpto Rahardjo)
Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick)
Teori Hukum Critical Legal Studies
Teori Hukum Murni Hans Kelsen
Teori Hukum Welfare State
Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman

Sejarah Hukum Di Indonesia
Sejarah Hukum Islam
Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
Sejarah Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)
Sejarah Hukum Adat
Sejarah Advokat Indonesia
Sejarah Hukum HAKI
Sejarah Hukum Dagang
Sejarah Hukum Acara Perdata
Sejarah Hukum Perdata
Sejarah Hukum Pidana
Sejarah Hukum Acara Pidana
Sejarah Hukum Agraria Kolonial
Sejarah Peradilan Militer di Indonesia
Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara
Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Aliran Hukum Sejarah
Aliran Hukum Alam
Aliran Legisme
Aliran Yang Berlaku Di Indonesia
Aliran Freie Rechtslehre
Aliran Rechtsvinding

Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Islam
Sistem Hukum Sosialis
Sistem Hukum Kanonik
Sistem Hukum Adat

Plato
Immanuel Kant
Socrates
Aristoteles
Roscoe Pound
Gustav Radbruch
Jhon Locke
Hans Kelsen
Thomas Aquinas

Istilah Hukum dalam Surat Gugatan atau Putusan
Istilah dalam Hukum Tata Usaha Negara
Blacks Law Dictionary Eight Edition
Istilah Hukum dalam Pengadilan Agama
Blacks Law Dictionary Fourth Edition
Kode Formulir Perkara Pidana

Philippines Legal System
Vietnam Legal System
Indonesian Legal System
Singapore Legal System
Malaysian Legal System
Brunei Darussalam Legal System

Pengertian
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua
Hak dan Kewajiban Anak
Identitas Anak
Anak dari Perkawinan Campuran
Kuasa Asuh
Perwalian Anak
Cara Penunjukan Wali Anak
Berakhirnya Wali
Pengasuhan Anak
Pengangkatan Anak
Pengangkatan Anak Dalam Syariat Islam

Istilah dalam Hukum Tata Usaha Negara
Pengertian Hukum Tata Usaha Negara
Gugatan TUN
Perkara Prodeo TUN
Objek Gugatan TUN
Subjek Gugatan TUN
Surat Kuasa
Kompetensi Peradilan TUN
Proses Dismisal
Penetapan Penundaan Keputusan TUN
Pemeriksaan Dengan Acara Singkat
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
Perkara Gugur
Tergugat Tidak Hadir
Pencabutan Gugatan
Intervensi
Eksepsi
Dasar Pengujian dan Dasar Pembatalan Keputusan TUN
Pembuktian
Saksi
Pembacaan, Isi dan Amar Putusan
Upaya Hukum
Eksekusi Putusan
Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Pembayaran Uang Paksa, Sanksi Administrasi dan Pengumuman Pejabat
Pembatasan Upaya Hukum Kasasi
Titik Singgung Wewenang Pengadilan
Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik
Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN

Pengertian Perseroan Terbatas
Unsur-Unsur PT
Asas-asas Hukum PT
Syarat - syarat Pendirian PT
Perseroan Terbatas (PT) Tertutup
Perseroan Terbatas (PT) Terbuka
Organ Perseroan Terbatas
Perubahan Anggaran Dasar PT
PT Sebagai Subjek Badan Hukum
Modal dan Saham PT
Pemegang Saham Dalam PT
Dewan Komisaris PT
Dewan Direksi
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT
Penggabungan PT
Peleburan PT
Pengambilalihan Saham PT
Pemisahan PT
Pembubaran PT

Pengertian Perusahaan
Bentuk-bentuk Perusahaan
Pelaku Usaha
Kewajiban Perusahaan
Ciri-Ciri Perusahaan
Bentuk-bentuk Usaha
Tujuan Perusahaan

Perjanjian Pelaku Usaha Yang Dilarang
Kegiatan Yang Dilarang Dilakukan Pelaku Usaha
Penyalahgunaan Keadaan Pelaku Usaha
Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pengecualian Persaingan Usaha
Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Pengertian Asuransi
Sejarah Peransuransian
Asas dan Prinsip Hukum Asuransi
Objek Asuransi
Unsur-Unsur Asuransi
Ruang Lingkup Usaha Peransuransian
Bentuk Hukum dan Pemilikan Usaha Asuransi
Risiko-Risiko yang Dapat Diasuransikan
Klasifikasi Asuransi
Dasar Hukum Peransuransian
Tujuan Asuransi
Manfaat Asuransi
Sifat Perjanjian Asuransi
Reasuransi
Jenis Usaha Peransuransian
Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi

Pengertian Perkawinan
Asas-asas Hukum Perkawinan
Dasar Hukum Perkawinan
Syarat-Syarat Perkawinan
Larangan Perkawinan
Pencegahan Perkawinan
Batalnya Perkawinan
Perjanjian Perkawinan
Hak dan Kewajiban Suami Istri
Harta Perkawinan
Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya
Hubungan Hukum Pidana dan Perdata dalam Hukum Perkawinan

Pengertian Hukum Waris
System Hukum Kewarisan Adat
System Hukum Kewarisan Perdata
System Hukum Kewarisan Islam

Pengertian Hukum Jaminan
Hak Tanggungan
Jaminan Fidusia
Gadai

Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi
Hapusnya Perikatan
Prestasi, Wanprestasi dan Ganti Rugi
Jenis-jenis Kontrak
Asas-asas Hukum Kontrak
Para pihak dalam hukum kontrak/perjanjian
Unsur-unsur perjanjian /kontrak
Tempat Dan Pengaturan Hukum Kontrak
Sistem Pengaturan Hukum Kontrak
Sumber Hukum Kontrak
Jenis-jenis Perjanjian
Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Subjek dan Objek Hukum Kontrak
Pengertian Hukum Kontrak

Pengertian Kesehatan
Pengertian Hukum Kesehatan
Subjek dan Objek Hukum Kesehatan
Ruang Lingkup Hukum Kesehatan
Asas dan Tujuan Hukum Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan
Hak Atas Kesehatan
Hak dan Kewajiban Pasien
Upaya Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Unsur-unsur Malprakter Medis
Aspek Hukum Malpraktek Medis
Pengertian Malpraktek Medis
Praktik Kedokteran
Rumah Sakit

Upaya hukum dalam perkara kepailitan
Harta benda yang dikecualikan dari harta pailit
Prosedur Penyelesaian Pailit
Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit
Kiprah dan Kewenangan Kurator
Pihak yang Terkait dalam Pengurusan harta pailit
Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit
Syarat-syarat Kepailitan
Pengertian Kepailitan

Peranan Mahkamah Internasional Terhadap Pelanggaran HAM
Sebab-sebab Sengketa Internasional
Asas-Asas Hukum Internasional
Subjek Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional
Pengertian Hukum Internasional

Pengertian HAKI
Dasar Hukum HAKI
Ruang Lingkup HAKI
Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual
Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dan Dasar Hukumnya
Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dan Dasar Hukumnya
Hak Cipta (Copyrights)
Hak Paten
Hak Merek

Perjanjian Arbitrase dan Jenisnya
Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase
Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi
Arbitrase Internasional (Konvensi New York 1958)
Pembatalan dan Penolakan Putusan Arbitrase
Bentuk, Sifat dan Jenis Putusan Arbitrase
Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa
Ruang Lingkup Arbitrase
Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia
Subjek dan Objek Hukum Arbitrase
Sejarah Arbitrase di Indonesia
Pengertian Arbitrase

Pengertian Hukum Perdata
Sistematika Hukum Perdata
Asas-asas Hukum Perdata
Sumber-Sumber Hukum Perdata
Objek dan Subjek Hukum Perdata
Hukum Kebendaan
Macam-macam Sita dalam Hukum Perdata

Kedudukan Hukum Acara Pidana
Pengertian Hukum Acara Pidana
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana
Asas-Asas Hukum Acara Pidana
Hak Tersangka
Ruang Lingkup KUHAP
Penangkapan
Hak Terdakwa
Hak Penasihat Hukum
Penyidikan
Dakwaan
Penahanan
Penyitaan
Ganti Kerugian
Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Penyelidikan
Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum
PraPenuntutan
Penuntutan
Penggeledahan
Pemeriksaan
Kewenangan Mengadili
Kode Formulir Perkara Pidana

Pengertian Hukum Pidana
Jenis Hukum Pidana
Asas-Asas Hukum Pidana
Pembagian Hukum Pidana
Sifat Hukum Pidana
Sumber Hukum Pidana
Fungsi Hukum Pidana
Kode Formulir Perkara Pidana

Pengertian Hukum Dagang
Hubungan Antara KUH Perdata dengan KUHD
Sumber Hukum Dagang

Pengertian Hukum Adat
Proses Terjadinya Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat
Perbandingan Antara Adat Dengan Hukum Adat
Corak Hukum Adat
Timbulnya Hukum Adat
Aspek-aspek Hukum Adat
Unsur Pembentuk Hukum Adat

Pengertian Hukum Islam
Ciri-Ciri Hukum Islam
Sumber Hukum Islam
Tujuan Hukum Islam
Ruang Lingkup Hukum Islam
Asas-Asas Hukum Islam

Pengertian Hukum Tata Negara
Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia
Subjek dan Objek HTN
Sejarah Tata Hukum di Indonesia
Sifat-Sifat Negara
Nilai dan Sifat Konstitusi
Pengertian Negara
Macam-Macam Fungsi Negara
Unsur-Unsur Negara
Hubungan HTN dengan HAN
Hubungan HTN dengan Ilmu Negara
Hubungan HTN dengan Ilmu Politik
Hirarki Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia

Pengertian Hukum Administrasi Negara
Sumber Hukum Administrasi Negara
Subjek Hukum HAN
Objek Hukum Administrasi Negara
Asas-asas Hukum Administrasi Negara

Pengertian Hukum Agraria
Hukum Agraria Sebelum Berlakunya UUPA
Asas-Asas Hukum Tanah Nasional
Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA
Pencabutan Hak
Hak Milik
Hak Guna Usaha (HGU)
Ruang Lingkup Hukum Agraria
Fungsi dan Tujuan UU Pokok Agraria
Hukum Adat Sebagai Dasar Berlakunya Hukum Tanah Nasional
Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional
Tata cara memperoleh tanah
Peraturan-peraturan yang Dicabut oleh UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)
Hak Pengelolaan
Hak Pakai
Hak Guna Bangunan (HGB)
Perwakafan
Rumah Susun
Tanah Sebagian Jaminan Kredit

Pengertian Hukum Acara Perdata
Asas-asas Hukum Acara Perdata
Sifat Hukum Acara Perdata
Sumber Hukum Penerapan Hukum Acara Perdata
Jenis-Jenis Putusan Dalam Hukum Acara Perdata
Upaya Hukum Terhadap Putusan Perdata
Perdamaian

Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Tidak sahnya perjanjian kredit karena tidak sepakatnya jumlah utang dan barang jaminannya
Buku letter C desa bukan merupakan hak milik
Menurut adat di jawa anak angkat berhak mewarisi apabila telah memenuhi syarat
Warisan yang dari harta gana gini dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya.
Apabila terbukti Penggugat yang Wanprestasi maka gugatannya harus ditolak
Denda keterlambatan yang bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat
Jual beli sebelum UU Pokok Agraria masih berlaku sistem BW
Putusan Inkrah dalam Perkara Pidana dapat sebagai dasar mengajukan gugatan ganti rugi
Terhadap gugatan dimana objek perkara dan terguggatnya berbeda harus diajukan secara terpisah
Harus ada kesepakatan harga bila jaminan tanah diganti menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan
Penyewa tidak berhak mengajukan bantahan terhadap eksekusi
Menurut hukum adat Minangkabau bahwa suami tidak berhak atas harta bawaan istrinya
Bantahan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima
Dalam gugatan perceraian, ibu kandung dan pembantu dapat didengar sebagai saksi
Batas waktu kewajiban Pemberian Nafkah Bekas Istri
Perselisihan luas wilayah hukum kampung serta pemekarannya.
Hak atas tanah yang dibuka dari hutan lebat
Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum
Hibah dari suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat disahkan
Jual beli dengan hak membeli kembali
Gugatan Perceraian dengan Tuntutan Nafkah Hidup dan Pembagian Harta harus diajukan terpisah
Kantor catatan sipil yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan beda agama
Perceraian dan status harta bawaan serta harta diperoleh sebagai hibah
Status pengangkatan anak yang menelantarkan orangtua angkatnya
Khususnya di Jawa Barat, Hanya Dikenal Wakaf Milik dan Wakaf Jama'
Pengibahan kepada ahli waris yang merugikan ahli waris lainnya tidak sah (Priangan)
Pembagian Harta Perkawinan setelah Perceraian
Hakim dapat menentukan waktu untuk pengembalian pinjaman
Suatu perjanjian jual beli adalah sah apabila benda yang menjadi objek itu ada dan tidak gugur
Hukum Adat di Bali tidak melarang adanya penghibahan antara suami istri
Dalam hal hibah jangan sampai ada pihak yang dirugikan
Barang yang dapat difiduciakan hanya berlaku untuk benda bergerak
Pengembalian gadai tanah pertanian setelah 7 tahun harus dikembalikan tanpa pembayaran uang tebusan.
Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus diukur dengan UU
Risiko atas perubahan nilai uang pada utang piutang dinilai menurut harga emas
Hukum Adat di Jawa Timur Harta warisan yang bersifat gana-gini
Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar
Anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usaha pewaris sendiri
Hutang-Piutang atas Perubahan Nilai Uang dilakukan dengan menggunakan harga emas
Persamaan kedudukan antara pria dan wanita serta penetapan janda sebagai ahli waris
Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah
Perjanjian Gadai tidak Tunduk Pada Kadaluarsa.
Kedudukan Janda terhadap Warisan Suami (Adat Minangkabau)
Gugatan perceraian yang tunduk pada BW dengan onheelbare tweespalt bukan alasan untuk bercerai
PN tidak berwenang menilai tindakan Pemda atas Tanah Dibawah pengawasannya
Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orangtua Angkat (Sumatera Timur)
Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Pusaka (Tapanuli)
Apabila kasasi perdata diajukan oleh seorang wakil maka harus secara khusus dikuasakan untuk itu
Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Warisan Orangtua (Adat Batak)
Hakikat dari asas ne bis in idem
Sumpah Suppletoir
Hukum waris bagi orang keturunan Arab
Wasiat Wajibah kepada ahli waris yang tidak beragama islam
Kerugian Keuangan Negara atas pencairan pembayaran proyek yang belum selesai
Ahli Waris Pengganti (Cucu)
Cek kosong dapat dikualifisir sebagai penipuan
Pembelian kendaraan tanpa surat seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan
Jual-Beli Tanah Yang Dilakukan Dengan Terang-Terangan di Muka Pejabat Desa
Jual Beli Menurut Hukum Adat Sudah Terjadi Sejak Di Ikuti Pencicilannya
Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum
Wanprestasi yang masuk dalam ranah pidana
Tuntutan pengembalian harta warisan tidak diharuskan diajukan oleh semua ahli waris
Pembelian dengan harga yang tidak wajar patut diduga berasal dari tindak pidana

Perubahan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Perubahan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Perubahan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Perubahan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Perubahan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Perubahan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Perubahan UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2
Perubahan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Perubahan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Perubahan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Perubahan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlinungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Perubahan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang
Perubahan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, da
Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek
Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUH Perdata

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008

UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2004

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
UU No. 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU No. 1 Tahun 1987 Tentang Kadin

PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
PP Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Per
UU No 15 tahun 2016 Pengesahan Maritime Labour Convention 2006
UU No 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 Pengawasan Ketenagakerjaan Industri dan P
UU No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
UU No 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya UU No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
UU Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 Nr. 12
Perpu No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya U
Keputusan Gubernur DKI Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023
Keputusan Gubernur DKI No 151 Tahun 2022 Tentang Standar Upah Jasa Lainnya Perorangan
Perpres 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
SE Menakertranskop Nomor 482 Tahun 1973

UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
PP No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pe
PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
PP No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Uji Materi MK Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan He

UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017
UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UUNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PP No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
PP No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

KUHP Baru Versi Lengkap
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946
UU No. 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan KUHP
UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Berapa Pasal
UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Berkiatan Kejahatan Terhadap Negara
PERMA No 02 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Daftar Isi Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam PDF Lengkap
Buku I Hukum Perkawinan - Bab I Ketentuan Umum
Buku I Hukum Perkawinan - Bab II Dasar-Dasar Perkawinan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab III Peminangan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab V Mahar
Buku I Hukum Perkawinan - Bab VI Larangan Kawin
Buku I Hukum Perkawinan - Bab VII Perjanjian Perkawinan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab VIII Kawin Hamil
Buku I Hukum Perkawinan - Bab IX Beristri Lebih Satu Orang
Buku I Hukum Perkawinan - Bab X Pencegahan Perkawinan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab XI Batalnya Perkawinan
Buku II Hukum Kewarisan - Bab I Ketentuan Umum
Buku II Hukum Kewarisan - Bab II Ahli Waris
Buku II Hukum Kewarisan - Bab III Besar Bahagian
Buku II Hukum Kewarisan - Bab IV Aul dan Rad
Buku II Hukum Kewarisan - Bab IV Wasiat
Buku II Hukum Kewarisan - Bab VI Hibah
Buku III Hukum Perwakafan - Bab I Ketentuan Umum
Buku III Hukum Perwakafan - Bab Fungsi, Unsur, Syarat Wakaf
Buku III Hukum Perwakafan - Bab III Cara Perwakafan dan Pendaftaran Wakaf
Buku III Hukum Perwakafan - Bab IV Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Wakaf
Buku III Hukum Perwakafan - Bab V Ketentuan Peralihan
Penjelasan Buku I - II - III

Algemene Bepalingen (AB) Lengkap

RBg Lengkap
TITEL IV. Cara Mengadili perkara perdata Yang Dalam Tingkat pertama Menjadi Wewenang PN
TITEL V. Bukti Dalam perkara perdata.

Sistematika HIR-RIB
HIR-RIB Lengkap
Bab Pertama Hal Melakukan Tugas Kepolisian
Bab Kedua Tentang Mencari Kejahatan dan Pelanggaran

Daftar Isi KUH Dagang
KUH Dagang PDF
Buku Kesatu-Bab I Dagang Pada Umumnya
Buku Kesatu-Bab II Pembukuan
Buku Kesatu-Bab III Beberapa Jenis Perseroan
Buku Kesatu-Bab V Komisioner, Ekspeditur, Pengangkut dan Juragan Kapal Yang Mengarungi Sungai-Sungai
Buku Kesatu-Bab VI Surat Wesel dan Surat Sanggup (order)
Buku Kesatu-Bab VII Cek, Promes dan Kwitansi Atas-Tunjuk
Buku Kesatu-Bab IX Asuransi Atau Pertanggungan Pada Umumnya
Buku Kesatu-Bab X Asuransi Atau Pertanggungan Terhadap Bahaya-Bahaya Kebakaran
Buku Kedua-Bab I Hak-Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran
Buku Kedua-Bab II Pengusaha Kapal dan Pengusaha Perkapalan
Buku Kedua-Bab III Nahkoda, Anak Buah dan Penumpang
Buku Kedua-Bab IV Perjanjian Kerja Laut
Buku Kedua-Bab V Mencarterkan dan Mencarter Kapal
Buku Kedua-Bab VII Kapal Yang Karam, Kandas, dan Penemuan Barang di Laut
Buku Kedua-Bab IX Asuransi atau Pertanggungan Terhadap Bahaya..
Buku Kedua-Bab XI Kerugian Laut (Avary)
Buku Kesatu-Bab IV Bursa Perdagangan, Makelar dan Kasir
Buku Kesatu-Bab VIII Reklame atau Tuntutan Kembali Dalam Hal Kepailitan
Buku Kedua-Bab VI Tubrukan Kapal
Buku Kedua-Bab VIII Dihapus
Buku Kedua-Bab X Pertanggungan Terhadap Bahaya Pada Pengangkutan di Darat
Buku Kedua-Bab XII Hapusnya Perikatan Dalam Perdangan Laut
Buku Kedua-Bab XIII Kapal-Kapal dan Alat-Alat Pelayaran Yang Berlayar di Sungai...

Daftar Isi KUHAP
KUHAP Lengkap
Bab I - Ketentuan Umum
Bab II - Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang
Bab III - Dasar Peradilan
Bab IV - Penyidik dan Penuntut Umum
Bab V - Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Sura
Bab VI - Tersangka dan Terdakwa
Bab VII - Bantuan Hukum
Bab VIII - Berita Acara
Bab IX - Sumpah atau Janji
Bab X - Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili
Bab XI - Koneksitas
Bab XII - Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Bab XIII - Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
Bab XIV - Penyidikan
Bab XV - Penuntutan
Bab XVI - Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Bab XVII - Upaya Hukum Biasa
Bab XVIII - Upaya Hukum Luar Biasa
Bab XIX - Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Bab XX - Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Bab XXI - Ketentuan Peralihan
Bab XXII - Ketentuan Penutup

Daftar Isi KUH Perdata
Buku Kesatu - Bab I Orang
Buku Kesatu - Bab II Akta Catatan Sipil
Buku Kesatu - Bab III Domisili
Buku Kesatu - Bab IV Perkawinan
Buku Kesatu - Bab V Hak dan Kewajiban Suami Istri
Buku Kesatu - Bab VI Harta Bersama
Buku Kesatu - Bab VII Perjanjian Kawin
Buku Kesatu - Bab VIII Gabungan Harta Bersama atau Perjanjian Kawin pada Perkawinan Kedua atau selan
Buku Kesatu - Bab IX Pemisahan Harta
Buku Kesatu - Bab X Pembubaran Perkawinan
Buku Kesatu - Bab XI Pisah Meja dan Ranjang
Buku Kesatu - Bab XII Kebapakan dan Asal Keturunan Anak-anak
Buku Kesatu - Bab XIII Kekeluargaan Sedarah dan Semenda
Buku Kesatu - Bab XIV Kekuasaan Orang Tua
Buku Kesatu - Bab XV Kebelumdewasaan dan Perwalian
Buku Kesatu - Bab XVI Pendewasaan
Buku Kesatu - Bab XVII Pengampuan
Buku Kesatu - Bab XVIII Ketidakhadiran
Buku Kedua - Bab I Barang dan Pembagiannya
Buku Kedua - Bab II Besit dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya
Buku Kedua - Bab III Hak Milik
Buku Kedua - Bab IV Hak dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang Bertetangga
Buku Kedua - Bab V kerja Rodi
Buku Kedua - Bab VI Pengabdian dan Pekarangan
Buku Kedua - Bab VII Hak Numpang Karang
Buku Kedua - Bab VIII Hak Guna
Buku Kedua - Bab IX Bunga Tanah dan Sepersepuluh
Buku Kedua - Bab X Hak Pakai Hasil
Buku Kedua - Bab XI Hak Pakai dan Hak Mendiami
Buku Kedua - Bab XII Pewarisan Karena Kematian
Buku Kedua - Bab XIII Surat Wasiat
Buku Kedua - Bab XIV Pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengelola Harta Peninggalan
Buku Kedua - Bab XV Hak Berpikir dan Hak Istimewa untuk Merinci Harta Peninggalan
Buku Kedua - Bab XVI Hak Menerima dan Menolak Warisan
Buku Kedua - Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan
Buku Kedua - Bab XVIII Harta Peninggalan Yang Tak Terurus
Buku Kedua - Bab XIX Piutang dengan Hak Mendahulukan
Buku Kedua - Bab XX Gadai
Buku Kedua - Bab XXI Hipotek
Buku Ketiga Bab I & II Perikatan Pada Umumnya dan Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan
Buku Ketiga Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang
Buku Ketiga Bab IV Hapusnya Perikatan
Buku Ketiga Bab V Jual Beli
Buku Ketiga Bab VI Tukar Menukar
Buku Ketiga Bab VII Sewa Menyewa
Buku Ketiga Bab VIIA Perjanjian Kerja
Buku Ketiga Bab VIII Persekutuan Perdata
Buku Ketiga Bab IX Badan Hukum
Buku Ketiga Bab X Penghibahan
Buku Ketiga Bab XI Penitipan Barang
Buku Ketiga Bab XII Pinjam Pakai
Buku Ketiga Bab XIII Pinjam Pakai Habis
Buku Ketiga Bab XIV Bunga Tetap atau Bunga Abadi
Buku Ketiga Bab XV Persetujuan Untung-untungan
Buku Ketiga Bab XVI Pemberian Kuasa
Buku Ketiga Bab XVII Penanggung Utang
Buku Keempat - Bab I Pembuktian Pada Umumnya
Buku Keempat - Bab II Pembuktian dengan Tulisan
Buku Keempat - Bab III Pembuktian dengan Saksi-Saksi
Buku Keempat - Penutup
KUH Perdata Buku Ke I - IV
KUHPerdata Versi PDF

Daftar Isi KUHP Lama
KUHP Lama Lengkap
KUHP Versi PDF (Download)
Buku Kesatu - Bab I Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan
Buku Kesatu-Bab II - Pidana
Buku Kesatu - Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
Buku Kesatu-Bab IV - Percobaan
Buku Kesatu-Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana
Buku Kesatu-Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana
Buku Kesatu-Bab VII - Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan
Buku Kesatu-Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana
Buku Kesatu-Bab IX - Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang- Undang
Buku Kedua-Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Buku Kedua-Bab II Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
Buku Kedua-Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat
Buku Kedua-Bab IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
Buku Kedua-Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Buku Kedua-Bab VI - Perkelahian Tanding
Buku Kedua-Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
Buku Kedua-Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
Buku Kedua-Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
Buku Kedua-Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
Buku Kedua-Bab XI - Pemalsuan Materai Dan Merek
Buku Kedua-Bab XII - Pemalsuan Surat
Buku Kedua-Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
Buku Kedua-Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan
Buku Kedua-Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
Buku Kedua-Bab XVI - Penghinaan
Buku Kedua-Bab XVII - Membuka Rahasia
Buku Kedua-Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
Buku Kedua-Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa
Buku Kedua-Bab XX - Penganiayaan
Buku Kedua-Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
Buku Kedua-Bab XXII - Pencurian
Buku Kedua-Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman
Buku Kedua-Bab XXIV - Penggelapan
Buku Kedua-Bab XXV - Perbuatan Curang
Buku Kedua-Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
Buku Kedua-Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan
Buku Kedua-Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran
Buku Kedua-Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbang
Buku Kedua-Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
Buku Ketiga-Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
Buku Ketiga-Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum
Buku Ketiga-Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
Buku Ketiga-Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
Buku Ketiga-Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
Buku Ketiga-Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan
Buku Ketiga-Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman Dan Pekarangan
Buku Ketiga-Bab VIII - Pelanggaran Jabatan
Buku Ketiga-Bab IX - Pelanggaran Pelayaran
Catatan Tambahan

Sistematika KUHP Baru
KUHP Baru Versi Lengkap
Buku Kesatu-Bab I Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Pidana
Buku Kesatu-Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Buku Kesatu-Bab III Pemidanaan, Pidana dan Tindakan
Buku Kesatu-Bab IV Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana
Buku Kesatu-Bab V Pengertian Istilah
Buku Kesatu-Bab VI Aturan Penutup
Buku Kedua-Bab I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara
Buku Kedua-Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
Buku Kedua-Bab III Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat
Buku Kedua-Bab IV Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerint
Buku Kedua-Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum
Buku Kedua-Bab VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan
Buku Kedua-Bab VII Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan dan Kehidupan Beragama
Buku Kedua-Bab VIII Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Baranng dan
Buku Kedua-Bab IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara
Buku Kedua-Bab X Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah
Buku Kedua-Bab XI Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
Buku Kedua-Bab XII Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara dan Tera Negara
Buku Kedua-Bab XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Buku Kedua-Bab XIV Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul Perkawinan
Buku Kedua-Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan
Buku Kedua-Bab XVI Tindak Pidana Penelantaran Orang
Buku Kedua-Bab XVII Tindak Pidana Penghinaan
Buku Kedua-Bab XVIII Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
Buku Kedua-Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang
Buku Kedua-Bab XX Penyelundupan Manusia
Buku Kedua-Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin
Buku Kedua-Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh
Buku Kedua-Bab XXIII Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan
Buku Kedua-Bab XXIV Tindak Pidana Pencurian
Buku Kedua-Bab XXV Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
Buku Kedua-Bab XXVI Tindak Pidana Penggelapan
Buku Kedua-Bab XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang
Buku Kedua-Bab XXVIII Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha
Buku Kedua-Bab XXIX Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung
Buku Kedua-Bab XXX Tindak Pidana Jabatan
Buku Kedua-Bab XXXI Tindak Pidana Pelayaran
Buku Kedua-Bab XXXII Tindak Pidana Penerbangan dan Sarana Prasana Penerbangan
Buku Kedua-Bab XXXIII Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Pencetakan
Buku Kedua-Bab XXXIV Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
Buku Kedua-Bab XXXV Tindak Pidana Khusus
Buku Kedua-Bab XXXVI Ketentuan Peralihan
Buku Kedua-Bab XXXVII Ketentuan Penutup
Daftar Isi KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP)

Daftar Isi UUD NRI 1945
Pembukaann
Bab I - Bentuk dan Kedaulatan
Bab II - Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bab III - Kekuasaan Pemerintah
Bab IV - Dewan Pertimbangan Agung
Bab V - Kementerian Negara
Bab IXA - Wilayah Negara
Bab XI - Agama
Bab VI - Pemerintah Daerah
Bab VIIA - Dewan Perwakilan Daerah
Bab VII - Dewan Perwakilan Rakyat
Bab VIIB - Pemilihan Umum
Bab VIII - Hal Keuangan
Bab VIIIA - Badan Pemeriksa Keuangan
Bab X - Warga Negara dan Penduduk
Bab IX - Kekuasaan Kehakiman
Bab XII - Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
Bab XA - Hak Asasi Manusia
Bab XIII - Pendidikan dan Kebudayaan
Bab XIV - Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Bab XV - Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
Bab XVI - Perubahan Undang-Undang Dasar
Aturan Peralihan
Aturan Tambahan
UUD NRI 1945 Seluruhnya

Belum ada artikel.

Belum ada artikel.

Belum ada artikel.

Belum ada artikel.

Belum ada artikel.

Belum ada artikel.

Belum ada artikel.

Belum ada artikel.

Belum ada artikel.

Tanggung Jawab Perusahaan (PT) Terhadap Pihak Ketiga

Badan Peradilan Umum
Badan Peradilan Agama
Badan Peradilan Tata Usaha Negara
Badan Peradilan Militer
Mahkamah Agung

Sejarah dan Perkembangan
Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban
Tugas Pokok dan Fungsi
Sumpah dan Janji Hakim

Pengertian Jaksa
Sejarah Kejaksaan
Syarat Pengangkatan Jaksa
Pemberhetian Jaksa
Tugas dan Wewenang Jaksa
Kode Perilaku Jaksa
Hak Jaksa
Eksaminasi Jaksa/ Penuntut Umum

Pengertian Advokat
Kode Etik Advokat
Pengangkatan Advokat
Syarat Menjadi Advokat
Sumpah Advokat
Hak dan Kewajiban Advokat
Penindakan Terhadap Advokat
Pemberhentian Advokat
Honorarium Advokat
Bantuan Hukum Cuma-Cuma
Advokat Asing
Organisasi Advokat
Tindak Pidana Profesi Advokat
Sejarah Advokat Indonesia
UU Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Try Out Ujian Advokat Bagian 1
Try Out Ujian Advokat

Pengertian Hakim
Kode Etik dan Perilaku Hakim
Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi
Eksaminasi Putusan Peradilan

Pengertian Notaris
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Kewenangan Notaris
Kewajiban Notaris
Tempat Kedudukan Notaris
Larangan Bagi Notaris

Contoh Format Cerai Gugat Pelanggaran Taklik Talak Ghoib
Contoh Format Cerai Gugat Pelanggaran Taklik Talak
Contoh Format Cerai Gugat Tengkar Ghoib ( tidak diketahui alamat )
Contoh Format Cerai Gugat Tengkar
Contoh Format Cerai Talak Ghoib ( tidak diketahui alamat )
Contoh Format Cerai Talak
Contoh Format Permohonan Itsbat Nikah Voluntair
Contoh Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris
Contoh Permohonan Pendaftaran Surat Wasiat
Contoh Permohonan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup Rahasia

Contoh Gugatan Sederhana Wansprestasi
Contoh Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum

Contoh Surat Kuasa Biasa
Contoh Surat Kuasa Menawarkan-Jual Rumah

Contoh Permohonan Surat Kuasa Insidentil
Contoh Surat Kuasa Khusus (Perorangan)
SEMA No 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
Contoh 1 Surat Kuasa Khusus (Badan Hukum)
Contoh 2 Surat Kuasa Khusus (Badan Hukum)

Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa
Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Singkat
Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat
Perubahan Surat Dakwaan
Bantuan Hukum
Surat Dakwaan
Saksi
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
Rehabilitasi
Barang Bukti
Banding
Koneksitas
Sidang Tertutup Untuk Umum
Penahanan
Status Tahanan
Pembantaran (Stuitting)
Pengalihan Penahanan
Penangguhan Penahanan
Penggeledahan
Penyitaan
Praperadilan
Putusan
Biaya Perkara
Kasasi Langsung terhadap Putusan Bebas
Hasil Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Pemanggilan atau Permintaan Keterangan terhadap Pejabat Pengadilan

Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham)
Peradilan Tindak Pidana Korupsi
Peradilan Perikanan
Pengadilan Anak
Perlindungan Anak
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Tindak Pidana Kehutanan
Tindak Pidana Pers
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika
Tindak Pidana Terorisme
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Tindak Pidana HAKI

Prosedur Pendaftaran Gugatan/ Permohonan
Permohonan
Gugatan
Gugatan Sederhana
Gugatan Untuk Kepentingan Umum
Gugatan Perwakilan Kelompok
Gugatan Voluntair atau Gugatan Permohonan
Perkara Prodeo
Wewenang Peradilan Umum
Kuasa/ Wakil
Perkara Gugur
Perkara Verstek
Pencabutan Gugatan
Perlawanan Terhadap Putusan Verstek
Perubahan Gugatan
Gugat Balik atau Gugat Balasan (Dalam Rekonpensi)
Penggabungan dan Kumulasi Gugatan
Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Perkara
Perdamaian
Penggugat/ Tergugat Meninggal Dunia
Pengunduran Sidang
Hal-Hal Yang Dapat Terjadi Selama Pemeriksaan Perkara
Eksepsi/ Tangkisan
Pengunduran Diri Hakim
Pembuktian
Sita Jaminan
Sita Persamaan
Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat (Conservatoir Beslag)
Sita Marital
Sita Terhadap Barang Milik Penggugat (Revindicatoir Beslag)
Sita Eksekusi
Putusan Sela (tussen vonnis)
Putusan Preparatoir
Putusan Interlocutoir
Putusan Incidenteel
Putusan Provisioneel
Putusan Akhir (eind vonnis)
Putusan Declaratoir
Putusan Constitutief
Putusan Condemnatoir
Eksekusi Grosse Akta
Eksekusi Hak Tanggungan
Eksekusi Jaminan Fidusia
Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Incrach)
Lelang (Penjualan Umum)
Perlawanan Terhadap Eksekusi
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
Penangguhan Eksekusi
Putusan Non Executable
Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi

Peradilan Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU
Peradilan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Peradilan Hubungan Industrial (PHI)
Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Arbitrase
Perkara Keberatan Terhadap Penetapan KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota
Perkara Partai Politik

Gugatan TUN
Perkara Prodeo TUN
Objek Gugatan TUN
Subjek Gugatan TUN
Surat Kuasa
Kompetensi Peradilan TUN
Proses Dismisal
Penetapan Penundaan Keputusan TUN
Pemeriksaan Dengan Acara Singkat
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
Perkara Gugur
Tergugat Tidak Hadir
Pencabutan Gugatan
Intervensi
Eksepsi
Dasar Pengujian dan Dasar Pembatalan Keputusan TUN
Pembuktian
Saksi
Pembacaan, Isi dan Amar Putusan
Upaya Hukum
Eksekusi Putusan
Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Pembayaran Uang Paksa, Sanksi Administrasi dan Pengumuman Pejabat
Pembatasan Upaya Hukum Kasasi
Titik Singgung Wewenang Pengadilan
Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN
Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara di PTUN Jakarta

Istilah Hukum dalam Pengadilan Agama
Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri
Bedanya Biaya Perkara dan Ongkos Perkara

Surat Kuasa Khusus Yang Dibuat Di Luar Negeri
Legalitas Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa
Hak-hak Dalam Surat Kuasa khusus
Dasar Surat Kuasa
Surat Kuasa di Pengadilan
Pengertian Surat Kuasa
Kuasa/Wakil Penggugat/Tergugat/Pemohon

Seputar Putusan
Seputar Gugatan
Seputar Sita (Beslaag)
Kumpulan Materi Dasar-Dasar Hukum
Kumpulan Materi Aliran Hukum
Kumpulan Materi Sejarah Hukum
Kumpulan Materi Sistem Hukum
Kumpulan Materi Teori Hukum
Kumpulan Permasalahan Hukum Pada Praktek Peradilan Dalam Tanya Jawab Tehnis Yustisial 1996

Pewujudan Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pemerintahan Prabowo Gibran
Direktur Karyawan atau Bukan ?
Penambahan Masa Jabatan Presiden Menjadi 3 Periode Merupakan Tindakan Inkonstitusional
Akibat (Hukum) Ketidaktahuan Produk Yang di Endorse
Solusi Atas Pelanggaran Suatu Kontrak (Remedies of Breach Contract In Business)
Barang Hilang Oleh Kurir, Tanggung Jawab Siapa ??
Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan
Implikasi Covid19 Sebagai Force Majeure Dalam Pelaksanaan Kontrak (Bagi Pelaku Usaha)
Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak
Akibat Pemutusan Kontrak Barang/ Jasa Tanpa Melalui Pengadilan (Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa)
Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)
Akibat Perjanjian Yang Tidak di Materai
Hak (Apa dan untuk Apa ?)
Perbuatan Melawan Hukum Dalam KUH Perdata
Pengecualian Tanggung Jawab Dalam Perjanjian
Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Bertentangan dengan Undang-Undang
Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis
Pemutusan Kontrak Sepihak Termasuk Dalam Perbuatan Melawan Hukum
Tindak Pidana Penipuan Yang Berlindung Dibalik Perjanjian
Implikasi COVID19 Sebagai Force Majeure Dalam Pelaksanaan Kontrak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Termasuk Kekuasaan Legislatif
Organ Utama Negara dan Organ Negara Tambahan
Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata (Dari Sudut Hukum Bisnis)
Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Organ Perseroan Melakukan Tindakan Hukum Tanpa Melalui RUPS Merupakan Perbuatan Melawan Hukum
Syarat dan Mekanisme Eksekusi Grose Akta Hipotik
Uji Materiil UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Kerugian Immaterial Yang Tidak Dapat Dikabulkan
Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia
Paradikma Baru Amar Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak
RUU KUHP FINAL 4 JULI 2022
Pencantuman Gelar Yang Berakibat Pidana
Isu Krusial RUU KUHP
Hubungan Cuti Bersama dengan Cuti Tahunan Bagi Karyawan Swasta
Kedudukan (Hukum) Pelaku Endorsement
Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perdata
Klausula Baku Dalam Jual-Beli Online
Pedoman Implementasi Penegakan Hukum Pasal Tertentu dalam UU ITE No 11 Tahun 2008
Dilarang !! Uang Kembalian Dikasih Permen
(Hukum) Membeli Barang-Barang Black Market
Hak Pejalan Kaki Yang Dirampas
Membeli Barang Murah Yang Dapat Berakibat Pidana
Tindak Pidana Dalam Pengangkatan Anak
Malpraktek Medis
Menjadi Kreditor yang Efektif dalam Perkara Kepailitan dan PKPU
Internasional Law and Relations
Politik Bak Sebuah Seni Lukis
Politik Adu Domba, Masih-kah Manjur ?
Dampak Perkawinan Tidak Dicatatkan Bagi Anak
Upaya Indonesia Sebagai Welfare State Terhadap Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Impl
Relevansi Filsafat Hukum Masa Romawi Terhadap Penyelenggaraan Hukum di Indonesia
Itikad Baik dalam Perjanjian
Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan serta Tantangannya dalam Era Globalisasi
Penegakan Hukum Di Saat Pandemic Virus Corona
Konsumen dan Klausula Baku
Moral dan Hukum
Akrobat Politik vs Politik Akrobat
Politik Jampi-Jampi
Lawan menjadi Kawan dikala Kawan menjadi Lawan (Realitas Politik)
Akibat Hukum Secara Perdata Anak yang Lahir Luar Kawin (Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentan
Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata
Fenomena Lelang Jabatan dan Tujuan Yang Hilang
Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya
Pembatalan Perjanjian Tanpa Melalui Pengadilan (mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata)
Hilangnya Hak Konsumen (akibat membeli barang palsu)
Kebijakan Kantong Plastik Berbayar (Sebuah Kebijakan yang (tidak) berdampak)
Vaksin Palsu sebagai Perbuatan Malpraktek Medis
Malpraktek pada Pengobatan Tradisional Jenis Chiropraktek
Bolehkah Jaksa Mengajukan PK ?
Itikad Baik Sebagai Kunci Dalam Upaya Renegosiasi Kontrak Akibat Implikasi Covid19
Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah. Sertifikat Mana Yang Diakui Legalitasnya?

Bolehkah Meminta Pengembalian Uang Muka Bila Terjadi Wanprestasi ?
Subtansi Mediasi Dalam Proses (Dalil dan Bukti) di Persidangan Perdata
Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Yang Tercepat Dikalahkan Yang Lebih Lambat

Wadah untuk belajar hukum, menambah wawasan, dan berbagi tentang hukum.

Informasi

About Us
Contact Us
Privacy Policy
Disclaimer
Our Partners
Daftar Pertanyaan
Kontak

Ikuti Kami

copyright © 2014 - 2026 berandahukum.com